Sejumlah warga lereng selatan Gunung Slamet bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden, di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (9/10/2018). Para demonstran itu bersama para wartawan yang meliput kegiatan mereka akhirnya dipukuli oleh polisi dan Satpol PP. (JIBI/Solopos/Antara/Idhad Zakaria) Sejumlah warga lereng selatan Gunung Slamet bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden, di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (9/10/2018). Para demonstran itu bersama para wartawan yang meliput kegiatan mereka akhirnya dipukuli oleh polisi dan Satpol PP. (JIBI/Solopos/Antara/Idhad Zakaria)
Selasa, 10 Oktober 2017 13:50 WIB Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN
Sejumlah Organisasi Wartawan di Semarang Kecam Aksi Polisi di Banyumas

Kekerasan dialami sejumlah wartawan yang meliputi aksi penolakan pembangunan PLTPB Gunung Slamet di Kantor Bupati Banyumas.

Solopos.com, SEMARANG — Sejumlah organisasi wartawan di Kota Semarang mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan aparat Polres Banyumas dan Satpol PP Pemkab Banyumas terhadap wartawan-wartawan yang meliputi demonstrasi menolak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet di Kantor Bupati Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017) malam.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Edi Faisol, bahkan mengibaratkan tindak kekerasan yang mencoreng citra Polri dan Satpol PP itu sebagai suatu perbuatan kaum barbar. “Selama ini kami [jurnalis] bekerja berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami dilindungi UU dan tidak layak diperlakukan seperti itu,” ujar Edi kepada Semarangpos.com, Selasa (10/10/2017).

Edi menuntut instansi kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap wartawan di Purwokerto itu. Terlebih lagi, selama ini, polisi memiliki hubungan kerja yang baik dengan pewarta.

AJI Semarang juga meminta Bupati Banyumas, Achmad Husein, bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hal itu dikarenakan politikus PDI Perjuangan tersebut merupakan kepala daerah yang memiliki wewenang penuh dalam memberikan perintah kepada para anggota Satpol PP.

“Kami akan menurunkan tim untuk mencari fakta dan mengumpulkan bukti. Selanjutnya, kami akan lapor ke Komnas HAM,” ujar Edi.

Kecaman senada juga disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Jateng, Mustholih Borang. Pria yang bekerja sebagai kontributor media online nasional itu bahkan meminta Pemkab Banyumas dan institusi kepolisian setempat memberikan ganti rugi kepada para korban.

“Saya menyerukan kepada seluruh wartawan, baik media online, cetak, maupun elektronik se-Jateng untuk menggelar aksi solidaritas dan kecaman terhadap para polisi,” ujar Mustholih.

[Baca juga Presiden Minta Polisi Tingkatkan Kepercayaan Publik]

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP di Banyumas menimpa lima orang wartawan yang tengah meliputi aksi penolakan terhadap proyek PLTB Gunung Slamet di halaman Kantor Bupati Banyumas, Purwokerto, Senin malam. Kelimanya mendapat perlakuan kasar hingga pemukulan meskipun telah menunjukkan kartu identitas wartawan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
sales, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…