Ilustrasi LHP BPK (JIBI/Solopos/Dok.) Ilustrasi LHP BPK (JIBI/Solopos/Dok.)
Selasa, 10 Oktober 2017 21:13 WIB Rio Sandy/JIBI/Bisnis Hukum Share :

Banyak OTT KPK di Daerah, 84% Pemda Raih WTP

Di tengah banyaknya OTT KPK di daerah, BPK mencatat 84% pemda meraih WTP.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat beserta pemerintah daerah guna membahas pelaksanaan temuan dan saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan BPK meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya untuk membuat komitmen dari kementerian/lembaga untuk menjalankan saran dan mencermati temuan BPK.

“Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumpulkan para menteri, kementerian/lembaga, untuk bersama-sama BPK membuat komitmen tentang hal itu,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/10/2017).

Pihaknya mengapresiasi laporan BPK yang menyatakan hampir 84% pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan sebuah kemajuan melihat akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pimpinan dan anggota BPK menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, untuk menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2017.

Dalam laporan tertulis BPK disebutkan, dari 687 laporan hasil pemeriksaan lembaga pemerintah terdapat 14.997 permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu contoh permasalahan yang ditemukan, adanya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK karena ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai US$956,04 juta atau setara Rp12,73 triliun.

Selain itu, dalam laporan itu juga disebutkan ada 17 Kontrak Kerja Sama belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai US$209,25 juta atau setara Rp2,78 triliun.

Sementara terkait penyampaian laporan keuangan instansi pemerintah, menurut data BPK, 91% dari target 85% pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); pemerintah kabupaten sejumlah 66% dari target 60%; dan pemerintah kota sejumlah 77% dari target 65%.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan menerima pimpinan dan anggota BPK itu adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

lowongan pekerjaan
PT. SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

Dana Pensiun Ternyata Bukan Untuk PNS Saja

“Tahun kemarin [2016] ada satu yang dilikuidasi. Bisa saja karena pendanaannya tidak kuat” Solopos.com, JOGJA-Belum banyak masyarakat yang memahami dana pensiun swasta meskipun keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang No 11/1992 tentang Dana Pensiun. Jamaludin Joyoadikusumo selaku Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah…