Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Senin, 9 Oktober 2017 19:00 WIB Irene Agustine/JIBI/Bisnis Politik Share :

Setnov Menang Praperadilan, JK Anggap Citra Golkar Tetap Jelek

Meskipun Setya Novanto menang praperadilan, JK menilah citra atau penilaian masyarakat terhadap Golkar tetap jelek.

Solopos.com, BRUSSEL — Kendati status tersangka Setya Novanto diputuskan tidak sah dalam praperadilan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menilai citra Partai Golkar tetap tidak membaik.

Sebelumnya, sejumlah anggota partai memberikan rekomendasi agar Novanto mundur dari jabatannya selaku Ketua Umum melihat elektabilitas Partai Golkar yang menurun sejak bergulirnya kasus korupsi e-KTP.

“Masyarakat itu tentu, walaupun katakanlah pengadilan hasilnya begitu, tapi kan masyarakat penilaiannya tetap jelek saja,” katanya, sebelum melakukan pertemuan dengan Komisi Eropa di Brussel, Senin (9/10/2017).

Sebagai mantan Ketua Umum, JK menyatakan semua internal Golkar menginginkan Golkar dapat terus maju. “Kalau maju dibutuhkan suatu penilaian, imej masyarakat yang baik. kalau imej yang baik tentu ingin pimpinan yang baik,” ujarnya.

Pasalnya, dia mengatakan eksistensi partai sangat tergantung dengan preferensi konstituen. “Dan konstituennya itu, kalau dia tidak memilih berdadarkan alasan alasan yang ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan pimpinan Golkar harus memberikan contoh yang baik kepada konstituennya. “Karena itu pimpinan Golkar harus baik, Bersih. Jangan timbulkan gonjang ganjing, soal korupsi, macam-macam,” ujarnya.

Namun menurut JK, masih ada cukup waktu bagi Golkar untuk memperbaiki citra hingga Pemilu 2019. “Pemilihan nanti kan 2019. Yang untuk 2019 jadi masih cukup waktu untuk memperbaiki imej itu. Ada dua tahun lagi.”

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

Dana Pensiun Ternyata Bukan Untuk PNS Saja

“Tahun kemarin [2016] ada satu yang dilikuidasi. Bisa saja karena pendanaannya tidak kuat” Solopos.com, JOGJA-Belum banyak masyarakat yang memahami dana pensiun swasta meskipun keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang No 11/1992 tentang Dana Pensiun. Jamaludin Joyoadikusumo selaku Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah…