SOLOPOS.COM - Elsa saat disuntik vaksin HPV oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, di SD Negeri Percobaan 4, Wates, Senin (9/10/2017). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
Belum ada solusi yang tepat dan efektif mengatasi limbah Kali Pesing.
Harianjogja.com, BANTUL— Pencemaran Kali Pesing di Segoroyoso akibat pembuangan limbah pemotongan hewan belum ada solusi yang tepat, walaupun sudah berkurang dari beberapa tahun lalu, namun pencemaran itu terus ada dan cukup mengganggu.
Ketua Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY) Endang Rohjani mengatakan, di daerah Bantul beberapa sungai memang terdampak pencemaran. “Bantul bisa dibilang parah untuk kondisi pencemaran limbahnya, karena melihat posisinya sendiri Bantul berada di paling Selatan. Hal itu menambah pencemaran dari utara. Khusus untuk Kali Pesing di perparah dengan pencemaran dari limbah pemotongan hewan,” ungkap Endang Minggu (8/10/2017).
Permasalahan di Kali Pesing ini menurut Endang harus dengan pendekatan yang pas dan tidak bisa langsung frontal, karena menyangkut pekerjaan utama warga disana. “Hampir semua warga di sana kerja di pemotongan ayam, sapi, kuda, hal itu menjadikan kita harus bisa baik-baik,” katanya.
Endang dan para pegiat sungai lainnya tetap berusaha melakukan yang terbaik. Dirinya mencoba melakukan pendampingan untuk penuntasan permasalahan limbah ini. “Kemarin pas ada acara di Segoroyoso kan ada Sri Sultan, beliau juga berjanji untuk warga disini syaratnya warga harus membuat komunitas peduli sungai. Itu juga kita coba dampingi,” ujar dia.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Daging Segoroyoso Ilham Ahmadi menilai, untuk permasalahan pencemaran organik dari limbah pemotongan hewan sebenarnya tidak masalah selama tidak menimbulkan bahan kimia. Permasalahan yang timbul kemungkinan hanya bau tidak sedap. Hal berbahaya menurutnya jika para pemotong hewan itu memakai bahan kimia.
Ahmadi juga mengungkapkan di Segoroyoso sudah ada tempat pemotongan khusus yang dikelola oleh Pemkab Bantul, namun sebagian warga juga masih ada yang memotong sendiri. “Di sini sudah ada RPH [Rumah Pemotongan Hewan] yang punya Dinas [Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan], saya rasa sudah ada buat mengurus limbah tersebut, namun saya kurang begitu tahu untuk pemotong hewan yang dilakukan sendiri,” ujar Ahmadi.
Senada dengan Ahmadi, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Pulung Haryadi menduga limbah tersebut berasal dari rumah pemotongan perorangan. “Untuk pemotongan yang dikelola dinas terdapat pengelolaan limbah, namun untuk limbah sisa pemotongan pribadi sebenernya juga harus ada ijin dan standarisasi,” jelas Pulung Haryadi.