News
Senin, 9 Oktober 2017 - 16:01 WIB

KORUPSI E-KTP : Emoh Kalah Lagi, KPK "Pelan-Pelan" Soal Jam Tangan Marliem Rp1,8 Miliar

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Johannes Marliem (Google Plus)

KPK mengaku pelan-pelan mempelajari dugaan pemberian jam Rp1,8 miliar dari Johannes Marliem ke seorang pejabat terkait korupsi e-KTP.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyiapkan langkah hukum lain terhadap Setya Novanto setelah hakim praperadilan membatalkan penetapan Ketua DPR itu sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Advertisement

“Ya itu pasti, cuma harus pelan-pelan dan tenang, karena kami harus prudent [hati-hati] betul,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ketika ditanya apakah langkah hukum lain itu akan ditujukan untuk kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka, ia mengatakan KPK tetap maju terus. “Ya itu dong, kan kami digaji untuk itu.”

Terkait informasi dari Amerika Serikat bahwa ada aliran dana kepada pejabat di Indonesia terkait kasus korupsi e-KTP, Saut mengaku sudah mengetahui sebelumnya.

Advertisement

“Ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru ya, kami sudah dengar sebelumnya dan apakah itu bisa dikapitalisasi untuk kemudian bagaimana kami mengembangkan kasus ini, ya nanti kami pelan-pelan mempelajari. Kan kami tidak mau kalah lagi, tenang saja dulu,” ujarnya.

KPK telah bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (Federal Bureau of Investigation/FBI) guna mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus e-KTP yang berada di AS.

“Buktinya sebagian sudah kami dapatkan. Apa saja buktinya tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara rinci. Namun yang pasti ada bukti-bukti yang menunjukkan indikasi aliran dana pada sejumlah pejabat di Indonesia yang sedang diproses juga di peradilan di Amerika Serikat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Advertisement

“Kami akan kembali berkoordinasi dengan FBI terkait dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan di sana karena di sana ada tuntutan hukum terkait dengan sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan atau yang diduga ada kejahatan lintas negara di sana tentu kami akan koordinasi lebih lanjut,” tuturnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif