Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja) Sejumlah haul truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9/2015). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)
Senin, 9 Oktober 2017 17:00 WIB John Oktaveri/JIBI/Bisnis Ekonomi Share :

Gubernur Papua Bantah Freeport Tolak Divestasi 51% Saham

Gubernur Papua menegaskan Freeport bukan menolak divestasi 51% saham, melainkan skemanya.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan dukungannya atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait divestasi 51% saham PT Freeport selain penurunan harga bahan bakar minyak dan semen di wilayah itu.

“Sebagai pribadi maupun pemerintah Papua, kami sepakat dan mendukung langkah Presiden Jokowi yang telah melanjutkan pembahasan divestasi 51 % saham Freeport di tanah Papua,” ujar Lukas Enembe di Kompleks Parlemen, Senin (9/10/2017). Dalam paparannya, Lukas didampingi Anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo dari Fraksi PDIP.

Terkait divestasi saham, Pemerintah Provinsi Papua mendorong Freeport untuk lebih kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, pemerintah dan rakyat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10 % saham Freeport yang diperuntukkan bagi rakyat Papua.

“Kontrak karya I dan II mencerminkan kepedulian Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terhadap rakyat Papua. Demikian pula pajak sebesar Rp6 triliun yang bersifat mengikat sehingga PT Freeport harus membayarnya,” ujarnya.

Bersamaan dengan itu, dia mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang telah memulai pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tidak tersentuh. Sedangkan terkait kabar penolakan Freeport terhadap divestasi 51 % saham tersebut, Lukas menyatakan hal itu tidak benar sama sekali. Surat keberatan yang dikirim ke Kemenkeu, ujarnya, hanya terkait skema divestasi, dan bukannya divestasi 51 % saham.

“Mungkin sebelum tanggal 6 Oktober, tapi setelah pertemuan pada 6 Oktober 2017 itu semuanya sudah clear. Bahkan Freeport siap membangun smelter di mulut tambang PT Freeport,” ujarnya.

lowongan pekerjaan
FILA DJAYA PLASINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

PROSTITUSI SEMARANG
Isu Penutupan Kian Santer, SK Sepi

Prostitusi di Semarang, salah satunya terpusat di kawasan Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning (SK). Solopos.com, SEMARANG — Kebijakan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan Indonesia Bebas Prostitusi 2019 rupanya tak dianggap isapan jempol oleh penghuni Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning…