SOLOPOS.COM - Sejumlah petugas memberikan layanan verifikator internal bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Kulonprogo, Kamis (29/12/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kulonprogo dipilih untuk menjadi sampel penilaian implementasi Reformasi Birokrasi, inovasi pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kulonprogo, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Wates dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dipilih untuk menjadi sampel penilaian implementasi Reformasi Birokrasi, inovasi pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menuturkan, selain dua OPD itu, Pemkab berencana mengajukan Puskesmas Pengasih dan sejumlah Pemerintah Kecamatan, untuk turut dicek sebagai sampel. OPD-OPD itu juga akan diajukan kepada kementerian, untuk dinilai sebagai kawasan yang bebas korupsi.
OPD-OPD yang dipilih, akan dilihat dan dicek langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga alur pemerintahan secara lengkap. Kementerian akan mencermati, sejauh mana Pemkab mampu memberikan layanan yang sempurna bagi masyarakat.
“Ada indikator yang mudah diukur dan ditentukan di OPD-OPD ini, kami menawarkan pula Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk dijadikan sampel, tapi keputusan ada pada tim penilai. Kami membebaskan tim penilai, untuk memilih OPD mana yang akan menjadi sampel penilaian,” kata dia, usai menerima kunjungan tim evaluasi lanjutan dan uji petik implementasi Reformasi Birokrasi, inovasi pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas, Sabtu (7/10/2017).
Hasto menjelaskan, tidak ada kesulitan berarti dalam memberikan pelayanan sempurna kepada masyarakat. Namun ketika berbicara tentang teknologi, ia menyadari sistem pelayanan Pemkab Kulonprogo mendapatkan tantangan dalam hal ketersediaan sistem dengan teknologi yang terintegrasi.
Karena dengan infrastruktur yang memadai, Pemkab mampu menyelenggarakan sistem informasi yang baik dan benar.
“Hal itu menjadi tantangan kami, karena di Kulonprogo masih ada desa dan kecamatan yang belum memiliki fiber optik,” ujarnya.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Didit Nurdiatmoko menjelaskan, jajarannya bertugas melakukan evaluasi ke Kulonprogo, atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja di dalam lingkungan Pemkab Kulonprogo.
Evaluasi lapangan ini dilakukan, setelah sebelumnya Pemkab Kulonprogo mengajukan evaluasi sampel OPD, dalam bentuk dokumen.
“Kami berharap, adanya sistem dan birokrasi yang sudah baik, bukan sekedar karena siapa bupatinya saat ini. Melainkan siapapun yang memimpin Kulonprogo, sistem yang berjalan dalam birokrasi dan pemerintahan semakin lama semakin baik,” ungkapnya.
Didit menegaskan, penerapan reformasi birokrasi bukan hanya berlaku kepada bupati dan kepala OPD, namun berlaku hingga pegawai Pemkab di tingkatan paling rendah.