SOLOPOS.COM - Kondisi kendaraan dinas yang pernah digunakan anggota DPRD Gunungkidul terparkir di garasi milik pemkab yang ada di depan Kantor Dinas Kebudayaan, Senin (2/9/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Sejumlah anggota DPRD Gunungkidul saweran untuk jalankan fungsi pengawasan.
Harianjogja.com. GUNUNGKIDUL— Rencana pemberian tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Gunungkidul berdampak terhadap hilangnya fasilitas mobil dinas. Adanya dampak dari kebijakan ini, para wakil rakyat ini pun harus saweran agar fungsi pengawasan tetap berjalan.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul Eko Rustanto mengatakan, seluruh mobil dinas yang dimiliki alat kelengkapan dewan telah dikembalikan ke pemkab. Pengembalian merupakan konsekuensi pemberian tunjangan transportasi sebesar Rp7 juta yang diberikan ke masing-masing anggota dewan.
Keberadaan tunjangan transportasi, lanjut Eko, membuat wakil rakyat tidak lagi memiliki fasilitas berupa kendaraan dinas. Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Salah satunya menyangkut dalam fungsi pengawasan. Dia tidak menampik, pasca pengembalian kendaraan dinas, dalam menjalankan fungsi masing-masing anggota yang tergabung dalam komisi menggunakan kendaraan pribadi saat melakukan penggawasan. “Pengawasan harus tetap jalan. Jadi apapun caranya harus tetap dilakukan, salah satuny melakukan iuaran antar anggota untuk membiayai proses selama melakukan sidak dalam pengawasan,” kata Eko kepada Harian Jogja, Sabtu (7/10/2017).
Dia mencontohkan, saweran yang dilakukan anggota terlihat dalam sidak yang dilakukan Komisi C pada Jumat (6/10/2017) lalu. Dalam kegiatan ini, seluruh anggota komisi hadir untuk melihat program kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab, mulai dari program fisik hingga beberapa kegiatan yang lain. “Waktu sidak menggunakan mobil milik Pak Purwanto dan Anton Supriyadi. Sedang untuk bahan bakar dan keperluan lain selama sidak para anggota melakukan iuran sehingga fungsi pengawasan bisa tetap jalan. Ke depannya, mungkin bisa menggunakan mobil anggota lain untuk pengawasan,” kata Politisi Demokrat ini.
Eko pun berharap, ketiadaan mobil dinas bukan menjadi penghalang wakil rakyat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dia pun mengaku siap memberikan teguran kepada anggota yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah melekat di masing-masing anggota. “Saya akan bersikap tegas, tapi saya juga yakin bahwa anggota dewan Gunungkidul akan tetap bekerja, meski tidak ada lagi mobil dinas,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Golkar Ery Agustin Sudiyati mengakui penggunaaan kendaraan pribadi untuk pengawasan merupakan sebuah risiko dari suatu kebijakan. “Kita sudah diberikan uang tansportasi, jadi sebagai konsekuensinya maka tidak ada lagi kendaraan dinas dan harus menggunakan mobil pribadi dalam setiap kegiatan,” kata Ery.
Dia pun menegaskan siap menggunakan kendaraan pribadi dalam rangkaian kegiatan pengawasan sehingga tugas dan fungsi dewan dapat tetap terlaksana dengan baik. : “Tidak masalah pakai mobil sendiri, toh kami juga mendapatkan ganti berupa uang transpotasi yang diberikan setiap bulan,” katanya.