SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi). (setkab.go.id)
Agenda Presiden Jokowi di Akpol Semarang memungkinkannya menasihati polisi untuk mengantisipasi kemajuan teknologi informasi.
Semarangpos.com, SEMARANG — Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia(Polri) mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang berpotensi berubah bentuk menjadi kejahatan canggih.
“Perubahan begitu cepat yang harus diikuti. Kalau tidak kita ikuti, kita bisa tertinggal,” tutur Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada peserta Apel Satuan Wilayah atau Satwil Polri se-Indonesia di Akpol Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).
Ia menyebutkan dalam 10 tahun-15 tahun ke depan yang menentukan adalah generasi milenial. Mereka tidak mengikuti perkembangan melalui media yang lebih konvensional, baik cetak maupun televisi, tetapi melalui gawai. “Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik, dan lainnya,” katanya.
Ia menyebutkan dalam 10 tahun-15 tahun ke depan yang menentukan adalah generasi milenial. Mereka tidak mengikuti perkembangan melalui media yang lebih konvensional, baik cetak maupun televisi, tetapi melalui gawai. “Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik, dan lainnya,” katanya.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi, landscape interaksi sosial juga berubah. Hal itu, menurut mantan wali kota Solo itu, perlu sedini mungkin dikalkulasi, direncanakan, dan diantisipasi. “Kapolda, kapolres, kapolresta harus menyiapkan sejak dini, perubahan itu tidak mungkin kita hentikan. Ini pekerjaan besar kita dalam rangka antisipasi perubahan itu,” katanya.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber akan lebih banyak dibanding kejahatan konvensional. “Ini juga menyangkut stabilitas politik dan keamanan yang akan berpengaruh kepada ekonomi, investasi dunia usaha,” katanya.
Presiden menyebutkan dirinya sudah empat kali mengikuti kontestasi politik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Hanya pemilihan bupati yang belum. Menurut dia, dalam kontestasi politik tersebut, tugas Polri adalah bagaimana mengendalikan situasi agar tidak panas berlebihan. “Anget [hangat] boleh tapi jangan mencapai panas,” katanya.
Presiden meminta polisi agar bertindak tegas dalam penegakan hukum jika sudah ada kondisi yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan. “Kalau sudah membahayakan, penegakan hukum harus tegas tidak perlu melihat itu siapa,” katanya.
Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Presiden juga meminta Polri menyusun rencana dan pelaksanaan pengamanan secara detail. Pemerataan potensi gangguan kamtibmas harus dimiliki sehingga langkah preventif bisa dilakukan.
“Intelijen harus punya data komplet mengenai hal ini, jangan sudah kejadian baru cari air untuk memadamkan, pencegahan lebih baik, dan siapkan alternatif solusi,” katanya.
Menurut dia, polisi juga harus netral dalam kontestasi politik baik 2018 maupun 2019. “Saya yakini dari setiap pilkada, asal TNI-Polri solid,” katanya.
Ia juga menyebutkan politik Polri adalah politik negara, semua loyal dan setia kepada negara, rakyat dan pimpinan. Presiden juga mengingatkan Polri agar melakukan penanganan konflik sosial sedini mungkin.
“Negara kita negara besar yang kadang tidak kita sadari, segera selesaikan konflik sosial sekecil apa pun, jangan sampai membesar,” tandas Jokowi dalam agenda kepresidenannya ke Kota Semarang, Jateng itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya