Presiden Jokowi memberi keterangan pers terkait konflik Rakhine State, Myanmar, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017). (JIBI/Antara/ Rosa Panggabean) Presiden Jokowi, bersama Menkopolhukam Wiranto dan Mensesneg Pratikno, memberi keterangan pers terkait konflik Rakhine State, Myanmar, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017). (JIBI/Antara/ Rosa Panggabean)
Minggu, 8 Oktober 2017 18:00 WIB Politik Share :

Mayoritas Warga Puas Kinerja Jokowi, Tapi Keluhkan Ekonomi

Mayoritas warga dalam survei KedaiKOPI mengaku puas dengan kinerja Jokowi. Elektabilitas Jokowi juga mencapai 44,9 persen.

Solopos.com, JAKARTA — Hasil survei lembaga kajian KedaiKOPI menyatakan mayoritas masyarakat puas dengan tiga tahun pemerintahan Jokowi. Namun, para responden masih mengeluhkan masalah ekonomi.

Berdasarkan survei wawancara tatap muka terhadap 800 responden di delapan kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Jakarta (kecuali Kep. Seribu), Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, 8-27 September 2017 dengan margin of error +/-3,5 persen, diketahui 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi.

Namun pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyampaikan mayoritas dari mereka mengeluhkan masalah ekonomi. “Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi,” ujar Hendri dalam siaran pers Minggu (8/10/2017).

Saat ditanya tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini, ekonomi menjadi sorotan. Di antaranya soal keperluan pokok, BBM, dan listrik mahal dikeluhkan responden sebanyak 55,4 persen. Sedangkan masalah keperluan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi 3,9 persen, narkoba 3,3 persen, berita hoax tentang SARA 2,5 persen.

“Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lain menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas,” jelas dia.

Saat ditanya tentang kondisi Indonesia saat ini, responden menjawab perekonomian yang sulit sebanyak 24 persen, demokrasi sedang diuji 21 persen, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya 20,5 persen, normal 10,6 persen, pembangunan dan pelayanan meningkat 5,8 persen, ada korupsi 5,2 persen, ada masalah keamanan 4,8 persen, tidak tahu 6,6 persen, dan sisanya menjawab hal lainnya.

Sementara itu dari sisi elektabilitas, apabila pemilu dilakukan saat ini, responden yang memilih Jokowi sebanyak 44,9 persen. Sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9 persen dan sisanya tidak menjawab.

Pada opsi jawaban selain Jokowi, responden menyebut nama Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono, dan beberapa nama lain.

“Hal ini nampaknya juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5 persen menjawab tidak akan memilih, sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak memilih,” ujar dia.

Menurut Satrio, figur calon wakil presiden akan cukup menentukan pada Pemilu 2019 kelak. Sebanyak 49,9 persen responden mengaku faktor ini mempengaruhi dalam memilih presiden, sementara 48,4 persen menjawab tidak mempengaruhi dan sisanya tidak menjawab.

Secara keseluruhan 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, sementara yang tidak puas 43,3 persen dan sisanya tidak menjawab. Kepuasan terhadap pemerintah utamanya dalam bidang lembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen).

Sementara harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen) merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Rakyat menilai pembangunan infrastruktur (24,9 persen), pelaksanaan KIP, KIS, KKS (15 persen), memberantas korupsi dan narkoba (2,6 persen) dan blusukan (1,3 persen) adalah janji Jokowi-JK yang sudah terpenuhi.

lowongan pekerjaan
PT. SO GOOD FOOD, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

Dana Pensiun Ternyata Bukan Untuk PNS Saja

“Tahun kemarin [2016] ada satu yang dilikuidasi. Bisa saja karena pendanaannya tidak kuat” Solopos.com, JOGJA-Belum banyak masyarakat yang memahami dana pensiun swasta meskipun keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang No 11/1992 tentang Dana Pensiun. Jamaludin Joyoadikusumo selaku Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah…