SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemerintah tengah menyiapkan skenario program peningkatan penghasilan warga.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pemkab Gunungkidul bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) bakal bekerjasama di bidang pengentasan kemiskinan. Targetnya setiap kepala keluarga (KK) dapat memiliki penghasilan melebihi upah minimum kabupaten (UMK).
Pemerintah kini tengah merancang strategi bagaimana target tersebut dapat tercapai. Antara lain lewat skema bantuan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi pada Kamis (5/10/2017) menemui pejabat Kemendes-PDTT untuk membicarakan adanya kerjasama pengentasan kemiskinan. Dalam pertemuan tersebut kementerian menawarkan untuk adanya bantuan langsung kepada pemkab.
Pembahasan bantuan tersebut juga dilakukan bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Tadi kita berdiskusi bersama OPD, dikerucutkan dua pilihan yakni tanaman jati dan peternakan sapi. Dengan program ini diharapkan setiap KK penghasilannya tidak hanya setara dengan UMK Rp1,3 juta, tetapi bisa meningkat empat kali lipatnya” kata Immawan, Kamis (5/10/2017).
Diakui program bantuan tersebut memang belum disepakti. Tetapi jika program tersebut terwujud, maka akan diberikan bantuan dan dikembangkan dengan model bisnis melalui BUMDes. Oleh sebab itu, untuk saat ini dari total 100 BUMDes yang sudah berdiri akan terus ditambah. Harapannya sebanyak 144 desa di Gunungkidul memiliki BUMDes.
Immawan menambahkan, program ini tidak seperti program yang hanya diberikan bantuan terus pergi. Tetapi masyarakat diberdayakan dan diajak mengembangkan masing-masing program. Dan pendampingan program nantinnya juga akan melibatkan sedikitnya delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika program tersebut terealisasi, maka diharapkan perekonomian masyarakat desa bisa meningkat. Nantinya sapi yang dimiliki warga didorong untuk ditingkatkan jumlahnya melalui program yang digagas oleh Kemendes-PDTT ini. “Saya melihatnya, semua yang ada tidak diubah tetapi ditambah. BUMDes sebagai sayap ekonomi desa menjadi aset program bisnis desa, akan bekerjasama dengan delapan BUMN sebagi orang tua asuh,” jelas Immawan.
Sebelumnya Ketua Paguyuban Kepala Desa Gunungkidul Semar, Bambang Setyawan BS mengungkapkan, ada beberapa faktor yang membuat desa belum mendirikan BUMDes. Padahal menurut dia, unit usaha ini mutlak didirikan karena hal tersebut merupakan amanat dari undang-undang.
Bambang mengunkapkan, salah satu permasalahan yang dihadapi desa dalam pendirian BUMDes menyangkut tentang potensi yang dimiliki. Sehingga, masih banyak desa yang masih berusaha mencari potensi tersebut sebagai dasar untuk pendirian. “Tidak semua desa miliki potensi alam. Jadi pihak desa harus benar-benar berpikir keras untuk menemukan potensi tersebut,” kata Bambang.