Ilustrasi sertifkat (tanda bukti hak) atas tanah. (JIBI/Solopos/Dok.) Ilustrasi sertifkat (tanda bukti hak) atas tanah. (JIBI/Solopos/Dok.)
Jumat, 6 Oktober 2017 20:40 WIB Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

Ribuan UMKM Ini Bakal Mudah Dapat Pinjaman

BPN menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada UMKM di Bantul.

Solopos.com, BANTUL— Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul memberikan ribuan sertifikat tanah kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Wukirsari, Imogiri melalui program Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL). Tujuannya untuk memberi kemudahan para pelaku UMKM di bidang permodalan. Sebab tanah yang telah tersertifikasi dapat digunakan sebagai agunan saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketua Tim Sertifikasi PTSL 3, Tony Warman mengatakan pemberian sertifikat tanah pada pelaku UMKM ini merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset. Melalui program ini, BPN memilih masyarakat yang memiliki tanah yang sekaligus merupakan pelaku UMKM untuk kemudian diberi bukti legalitas tanahnya berupa sertifikat.

Tony menyebut pada gelombang pertama ini, pihaknya menyerahkan 149 sertifikat tanah kepada para pelaku UMKM di Desa Wukirsari. Sedangkan pada Desember mendatang, ada 1.100 sertifikat tanah yang akan dibagikan. Namun menurutnya tak hanya pelaku UMKM aktif saja yang dapat mengakses program ini.

Bagi masyarakat yang tanahnya belum tersertifikasi namun bersedia untuk bergabung pada koperasi UMKM binaan BPN yang ada di tingkat desa, bakal dilayani pula. “Targetnya 2025 semua tanah di Indonesia tersertifikasi semua,” katanya saat ditemui di sela-sela acara Gebyar Rajut di Balai Desa Wukirsari, Kamis (5/10/2017).

lowongan pekerjaan
Gramedia Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…