Pegawai PLN Jateng-DIY memasang kabel tambahan di Semarang, Jateng, Senin (10/10/2016). (JIBI/Solopos/Antara/R Rekotomo) Pegawai PLN Jateng-DIY memasang kabel tambahan di Semarang, Jateng, Senin (10/10/2016). (JIBI/Solopos/Antara/R Rekotomo)
Jumat, 6 Oktober 2017 17:07 WIB Gemal A.N. Panggabean/JIBI/Bisnis Ekonomi Share :

Ekonomi Melambat, Jokowi Isyaratkan Turunkan Target Program Listrik 35.000 MW

Presiden Jokowi mengisyaratkan akan menurunkan target program listrik 35.000 MW karena pertumbuhan ekonomi melambat.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bahwa target infrastruktur pembangkit listrik 35.000 megawatt diturunkan karena pasokan listrik diprediksi akan over supply mengingat pertumbuhan ekonomi melambat.

Jokowi mengatakan target tersebut tidak harus 35.000 mw pada 2025. Namun, menurut Presiden, bisa saja diturunkan menjadi 32.000 MW atau disesuaikan dengan pertumbuhan listrik yang berdampak dari pertumbuhan ekonomi.

“Kalau pertumbuhan ekonominya tidak sesuai, pasokan listrik bisa berlebih. Jadi, target itu bisa diturunkan dari 35.000 MW menjadi 32.000 MW,” kata Jokowi menjawab wartawan usai grounbreaking PLTU Jawa 7 di Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).

Tahun ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan 26.000 MW akan masuk dalam tahap konstruksi. Total pembangkit yang sudah melakukan financial closing mencapai 8.748 MW. Sedangkan yang masuk tahap konstruksi mencapai 9.563 MW. Proyek ini ditargetkan akan selsai hingga 5 tahun mendatang.

Ini belum termasuk dari 4.000 MW kapasitas empat pembangkit yang baru gorundbrekaing di Serang, yaitu PLTU Jawa 7 2x 1.000 MW, PLTU Jawa 9 1.000 MW dan PLTU Jawa 10 1.000 MW. Selama lima tahun terakhir, PLN telah menambah pembangkit sebesar 1.482 MW pada 2012, 2.138 MW pada 2013, 1.837 MW pada 2014, 2.150 MW pada 2015 dan 3.714 pada 2016.

Jokowi mengatakan, jika 35.000 MW tersebut melebihi permintaan, maka PLN akan kesulitan menanggung risiko fiskal. Hal ini, tentunya juga akan berdampak kepada keuangan negara, mengingat PLN adalah perusahaan setrum pelat merah. “Kalau terlalu over, pasti membebani PLN,” katanya.

Menurut Jokowi, yang terpenting adalah pasokan listrik bisa mencukupi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok. Saat ini, rasio elektrifikasi di Indonesia tercatat mencapai 92,79%.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan akan menjaga ketersidiaan listrik di seluruh wilayah. Kondisi kelistrikan di Indonesia tidak lagi mengalami defisit saat ini. Ini berbeda jika dibandingkan dengan awal tahun 2015.

“Di seluruh wilayah, PLN telah mengalami surplus. Bahkan di Tanjung Pinang, Nias, Bangka dan Belitung, cadangan daya telah lebih dari 60%, sehingga keandalan pasokan listrik tetap terjaga,” katanya.

Menurutnya, PLN juga telah mengakomodir permintaan beberapa kepala daerah untuk memberikan suplai listrik lebih awal sehingga terdapat surplus listrik, dengan harapan agar listrik tersebut dapat dioptimalkan.

Dia mengatakan peningkatan jumlah suplai listrik dalam tempo relatif singkat tersebut dilaksanakan dengan membangun mobile power plant di berbagai tempat, melakukan penyewaan Marine Vessel Power Plant sebagai bridging pembangunan pembangkit-pembangkit yang lebih murah, dan penyelesaian pembangkit diesel di daerah terluar dan terpencil.

lowongan pekerjaan
SATRIA UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

PROSTITUSI SEMARANG
Isu Penutupan Kian Santer, SK Sepi

Prostitusi di Semarang, salah satunya terpusat di kawasan Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning (SK). Solopos.com, SEMARANG — Kebijakan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan Indonesia Bebas Prostitusi 2019 rupanya tak dianggap isapan jempol oleh penghuni Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning…