SOLOPOS.COM - Warga menunggu mengurus refund terkait permasalahan umrah promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
First Travel punya PR besar menyelesaikan perdamaian dengan calon jemaah setelah PKPU diperpanjang.
Solopos.com, JAKARTA — PT First Anugerah Karya Wisata memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menyempurnakan rencana perdamaian seiring perpanjangan masa sidang Perkara Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diperoleh.
Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan perpanjangan PKPU First Travel selama 30 hari hingga 6 November 2017. Salah satu tim pengurus PKPU First Travel Sexio Noor Sidqi berujar debitur wajib mencantumkan pihak ketiga dalam proposal perdamaian.
Pihak ketiga yang dimaksud yakni para pihak yang membantu First Travel menjalankan kewajibannya kepada kreditur. Sebagai contoh, tim pengurus telah menerima nota perjanjian kerja sama antara First Travel dan agen carter pesawat PT Kameriz Aero Indonesia.
Isi surat itu mengenai perjanjian kontrak pemberangkatan umrah sebanyak 60.000 kursi. “Kontrak seperti itu harus dituangkan dalam proposal. Ini bisa menjadi salah satu jalan keluar yang diinginkan kreditur [calon jemaah],” katanya seusai sidang penetapan, Kamis (5/10/2017).
Seperti diketahui, jumlah kreditur jamaah umrah yang belum diberangkatkan sebanyak 59.801 orang. Total tagihan jamaah sebesar Rp934,49 miliar. Pengurus akan memanfaatkan waktu perpanjangan PKPU untuk intensif bertemu dengan pemilik First Travel maupun kuasa hukumnya.
Sexio menambahkan akan menyurati Bareskrim untuk meminta Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan datang ke rapat kreditur. Tim pengurus akan mengurus surat-surat formalnya.
Dia berharap, kedua bos First Travel ini mampu hadir dalam sidang pembahasan proposal perdamaian, selepas masa perpanjangan PKPU berakhir. “Debitur harus ada effort [usaha] lebih. Karena jika kuasa hukum saja yang hadir sulit dipercaya,” ungkapnya.