SOLOPOS.COM - Ilustrasi membaca (JIBI/Bisnis Indonesia/Dok)
Pemda mengalami kendala dalam menyusun metode literasi.
Solopos.com, JAKARTA— Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengalami kendala dana dalam menyusun metode peningkatan literasi di wilayah masing-masing.
Sejak dicanangkannya Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca oleh Wakil Presiden Boediono pada 2011 lalu, persoalan membaca tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan bahan bacaan serta sistem pendidikannya. Sistem pendidikan saat ini dinilai belum membentuk seseorang untuk mau membaca.
Para siswa dibiasakan menghafal dan mengikuti yang dikatakan pendidik. Akibatnya indeks literasi masyarakat rendah. Upaya memasyarakatkan minat baca bertambah sulit dengan munculnya teknologi digital.
Para siswa dibiasakan menghafal dan mengikuti yang dikatakan pendidik. Akibatnya indeks literasi masyarakat rendah. Upaya memasyarakatkan minat baca bertambah sulit dengan munculnya teknologi digital.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) M. Syarif Bando mengatakan Organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menyadari kemudahan dari kecanggihan teknologi digital. Perlu sinkronisasi agar kegemaran membaca tidak ditinggalkan meski teknologi dirasa dominan.
GPMB diminta merumuskan konsep yang tepat dalam penyebaran kegemaran membaca sesuai kondisi demografi wilayah. Sinkronisasi program pemasyarakatan minat harus melibatkan semua stakeholders baik perpustakaan nasional, pemda, swasta, lembaga pendidikan, maupun LSM terkait.
Sinergi program bisa dilakukan apabila semua pihak terkait mampu mendeteksi permasalahan minat baca di daerah masing-masing. Demografi wilayah Indonesia yang beragam memungkinkan terjadinya perbedaan metode yang digunakan dalam memasyarakatkan minat baca.
Menurut Bando, sejumlah pemda telah merumuskan metode peningkatan literasi. Namun, banyak yang terkendala dana (anggaran). Kendala dana tidak keluar disebabkan formulasi program literasi yang diadakan belum tepat sasaran alias belum matang.
“Harus ada solusi yang bisa disinkronisasikan seperti Perpusnas, Mendikbud, Kemenkeu, maupun Kemendes,” tambah dia seperti dilansir website Perpusnas, Senin (2/10/2017). Bando menambahkan tidak ada manusia di dunia yang tidak butuh perpustakaan.
Undang-undang Pendidikan Nasional memuat pentingnya kegemaran membaca dan perpustakaan dalam mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM). Oleh karena itu Bando berharap semua lembaga pendidikan menyediakan ruang perpustakaan.
Rapat koordinasi (Rakor) GPMB dihadiri 165 peserta dari provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, peserta diajak melihat fasilitas layanan baru yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 September lalu.