SOLOPOS.COM - Sejumlah akademisi saat menggelar Kuliah Bersama Rakyat di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, Rabu (4/10/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Istimewa-Aliansi Akademisi Kendeng Lestari)
Pabrik Semen di kawasan Pegunungan Kendeng, aktivitasnya dianggap merusak lingkungan.
Semarangpos.com, REMBANG – Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan menghentikan aktivitas penambangan yang dilakukan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Sikap itu disampaikan para akademisi setelah mengunjungi kawasan Pegunungan Kendeng di Rembang dan Pati selama dua hari, Selasa-Rabu (3-4/10/2017).
Dalam siaran pers yang diterima Semarangpos.com, Rabu petang, dalam kunjungan itu, sejumlah akademisi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Jember, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan lain-lain itu bukan hanya meninjau kondisi alam di Pegunungan Kendeng yang menjadi lokasi eksplorasi gamping untuk pabrik PT Semen Indonesia maupun PT Sahabat Mulia Sakti, selaku anak perusahaan PT Indocement.
Para akademisi juga bertatap muka dan menggelar dialog dengan warga sekitar, baik yang berada di Kecamatan Sukolilo, Pati, maupun di Rembang dalam acara Kuliah Bersama Rakyat dan Konferensi Penyelamatan Pegunungan Kendeng.
“Kami saat ini telah secara langsung menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata banyak kebohongan yang kasat mata, namun bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jateng [Ganjar Pranowo] yang bilang,’kenapa Indocement di Pati tidak ditolak?’ Nyata-nyata ini warga konsisten menolak Indocement di Pati. Jika tidak kenapa ada gugatan? Kenapa warga terus melancarkan aksi? Saya kira Gubernur Jateng telah keliru dan menampakkan kebohongan,” ujar pakar hukum tata negara dan hak asasi manusia Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang P. Wiratama, yang turut dalam kegiatan itu, dalam siaran pers yang diterima Semarangpos.com, Rabu.
Bukan hanya penolakan warga, para akademisi juga menemukan manipulatif data luas Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di Sukolilo, Pati, yang pada tahun 2005 seluas 118,02 km3 menjadi 71,80 km3 pada tahun 2014. Ketidaksinkronan data itu diduga disebabkan karena tidak dicantumkan keberadaan gua, mata air, serta sungai bawah tanah di Pegungungan Kendeng, seperti halnya Gua Pari dan Gua Ronggoboyo.
Para akademisi juga menolak pembangunan pabrik semen karena berisiko merusak kehidupan petani dan lingkungan alam. Atas dasar itulah, para akademisi akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan seluruh penambangan oleh pabrik semen dan aktivitas penambangan lain di Pegunungan Kendeng. Mereka juga meminta pemerintah belajar dari kasus di Pegunungan Kendeng agar tidak terjadi di tempat lain yang berisiko merusak sumber daya alam di Indonesia.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya