SOLOPOS.COM - Ilustrasi korupsi (JIBI//Harian Jogja/Dok)
Warga Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul menyatakan dugaan korupsi APBDes di wilayah ini semakin kuat.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Ratusan warga Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo kembali menggelar aksi demo di depan balai desa menuntut transparansi penggunaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Dokomen laporan pertanggungjawaban APBDes, mereka menemukan dugaan penyelewengan anggaran.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakart Peduli Songbanyu (FKMPS) Agus Budianto mengatakan aksi yang dilakukan merupakan lanjutan dari aksi pada Kamis (28/9/2017) lalu untuk menuntut hal yang sama. Pada Rabu (4/10/2017), kali ini ada sekitar 200 masa aksi yang menagih janji Kepala Desa Songbanyu untuk menyerahkan dokomen laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDes 2014/2015 sebagai wujud transparansi.
“Berdasarkan LPJ, tadi kami tanya tentang pelatihan kelompok petani yang dianggarkan Rp23 juta, tapi kenyataanya kegiatan tersebut hanya menumpang acara lain sehingga diindikasikan fiktif,” kata dia Rabu (4/10/2017).
Tidak hanya itu saja, kecurigaan warga semakin kuat kala mencermati LPJ APBDes 2015. Dalam laporan tersebut ada anggaran sebasar Rp195 juta yang dibagikan kepada 13 dusun, sehingga masing-masing dusun mendapatkan Rp15 juta. Namun kenyataannya setiap dusun hanya mendapatkan Rp10 juta dan dipotong pajak.
“Ini berarti ada indikasi penyelewengan APBDes, tapi tadi pas kami mempertanyakan itu, jawabannya tidak memuaskan. Mereka [pemerintah desa] hanya menjawab berdasarkan asumsi saja,’ kata Agus.
Untuk itu pihaknya akan kembali menelaah dan mempelajari LPJ APBDes tersebut. Selanjutnya adanya temuan indikasi penyelewengan APBDes tersebut akan dijadikan bahan laporan kepada pihak yang berwajib agar diproses secara hukum.
Sebelumnya, Kepala Desa Songbanyu, Junardi mengatakan dirinya menghargai aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian dirinya membantah terkait dengan tuduhan-tuduhan warga yang dialamatkan kepada pemerintah desa. Menurutnya tuduhan bahwa pemerintah desa tidak transparan itu tidak benar adanya.
“Tadi mereka [masa aksi] meminta data pertanggungjawaban APBDes 2014/2015. Tapi itu kan sudah clear, karena sudah pernah diperiksa Inspektorat Kabupaten Gunungkidul tidak tidak ada masalah. Tapi memang arsipnya kebetulan tadi belum ketemu,” kata dia.
Selama ini, menurut Junardi pihaknya telah bekerja dengan transparan. Seluruh anggaran telah dikelola sesuai dengan pos di masing-masing bidang. “Sudah dikelola oleh masing-masing seperti seksi pembangunan, seksi kesejahteraan, dan seksi pemerintahan. Semuanya sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya.