Agus Riewanto (Istimewa) Agus Riewanto (Istimewa)
Kamis, 5 Oktober 2017 05:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Kemenangan Setya Novanto

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (3/10/2017). Esai ini karya Agus Riewanto, seorang Doktor Ilmu Hukum dan pengajar di Fakultas Hukum serta Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Alamet e-mail penulis adalah agusriewanto@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO — Kita baru saja mendapat tontonan peristiwa ”dramatis” pembebasan Ketua DPR Setya Novanto dari status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana proyek pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP senilai Rp2,5 triliun.

Setya Novanto dibebaskan dari status tersangka oleh hakim tunggal Cepi Iskandar dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Solopos edisi Sabtu, 30 September 2017). Peristiwa ini memantik perdebatan publik dan hampir semua kalangan mempertanyakan kredibilitas hakim dan pengadilan dalam memutus gugatan status tersangka korupsi di sidang praperadilan.

Ini bukan kali pertama hakim praperadilan membebaskan tersangka kasus korupsi. Paling tidak telah ada 147 gugatan praperadilan dan KPK kalah dalam empat kasus dugaan korupsi, yaitu kasus dugaan pemilikan rekening gendut yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan (13 Januari 2015); kasus dugaan korupsi dengan tersangka Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin (7 April 2014), kasus korupsi mantan Ketua BPK Hadi Poernomo (21 April 2014), dan kasus Setya Novanto ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal mekanisme praperadilan,  yaitu persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Itulah sebabnya kerap kali praperadilan dijadikan modus para koruptor untuk dapat bebas dari status tersangka. Praperadilan merupakan peradilan hukum acara yang bersifat administratif maka praperadilan ini tidak terpaku pada substansi kejahatan.

Selanjutnya adalah: Praperadilan hanya akan menilai apakah proses penetapan seseorang…

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Daya Beli Menurun

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (17/10/2017). Esai ini karya Ginanjar Rahmawan, mahasiswa Program Doktor Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah Rahmawan@stiesurakarta.ac.id. Solopos.com, SOLO–Belakangan ini beberapa kawan saya yang…