Jogja
Rabu, 4 Oktober 2017 - 19:55 WIB

WISATA GUNUNGKIDUL : Wahana Flyboard di Pantai Baron Bisa Picu Konflik

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Wahana flyboard di Pantai Baron Gunungkidul, Senin (2/10/2017). (Gigih M Hanafi/JIBI/Harian Jogja)

Wahana flyboard dalam sepekan terakhir menghiasi kawasan wisata Pantai Baron

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Wahana flyboard dalam sepekan terakhir menghiasi kawasan wisata Pantai Baron, Desa Kemadang, Tanjungsari. Meski belum beroperasi secara resmi, namun keberadaan wahana ini pun menuai pro-kontra sehingga dapat memicu terjadinya konflik baru.

Advertisement

Oleh karenanya, Dinas Pariwisata diminta melakukan kajian yang mendalam sehingga potensi tersebut dapat ditekan.

Kekhawatiran akan adanya masalah saat flyboard dioperasikan, salah satunya disuarakan oleh Koordinator SAR Satlinmas Wilayah II Gunungkidul Marjono. Menurut dia, potensi konflik yang muncul tidak lepas dari lokasi yang digunakan wahana bermain yang memakai alur sungai bawah tanah Baron untuk beratraksi.

Padahal, sambung Marjono, sebelum flyboard melakukan ujicoba, di sekitar lokasi pantai sudah banyak kapal nelayan yang ingin bersandar atau berkeliling mengantarkan pengunjung menyusuri kawasan pantai. Tak hanya itu, alur sungai juga sering digunakan pengunjung untuk aktivitas bermain air.

Advertisement

Ditakutkan tumpang tindih ini dapat memicu terjadinya masalah, mulai dari keselamatan pengunjung hingga insiden kecelakaan laut. Terlebih lagi dari sisi lokasi, area di alur sungai memiliki luasan yang terbatas. Sementara untuk bermain flyboard butuh area yang luas dan steril agar terhindar dari potensi kecelakaan.

“Ya kalau tidak dilakukan antisipasi sejak awal, saya yakin akan ada masalah yang timbul. Saya tegaskan, kekhawatiran ini bukan berarti menolak keberadaan flyboard. Sebab kami sangat mendukung, tapi adanya potensi konflik harus benar diperhatikan,” kata Marjono, Selasa (3/10/2017).

Menurut dia, sebelum flyboard dioperasikan, Dinas Pariwisata harus benar-benar melakukan kajian agar potensi konflik tidak pecah. “Ya kalau terjadi masalah, yang rugi tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah. Jadi kami minta agar keberadaan wahana bisa disesuaikan sehingga semua dapat berjalan tanpa adanya masalah yang mengiringi,” tutur Marjono.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif