Rabu, 4 Oktober 2017 12:20 WIB Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

PKL JOGJA
Pikirkan Solusi Dulu, Baru Penertiban

Pemerintah Kota Jogja harus memikirkan solusi terlebih dahulu sebelum menertibkan para pedagang kaki lima (PKL).

Solopos.com, JOGJA -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Nasrul Khoiri menyatakan Pemerintah Kota Jogja harus memikirkan solusi terlebih dahulu sebelum menertibkan para pedagang kaki lima (PKL).

Baca juga : PENATAAN JOGJA : Pemindahan PKL Abu Bakar Ali Dinilai Sesuai Aturan, Ini Dasarnya

Pernyataan ini menanggapi proses penertiban PKL di trotoar Jalan Abu Bakar Ali (ABA).

“Jangan sampai penindakan dulu baru mencari solusi,” kata Nasrul, Selasa (3/10/2017). Ia mencontohkan penertiban pedagang di Jalan Pasar Kembang yang hingga kini belum ada solusinya.

Nasrul menilai Pemerintah Kota Jogja belum memiliki konsep penataan PKL secara utuh yang menjadi acuan bagi semua PKL. Terkadang, kata dia, ada PKL yang sama-sama menempati trotoar namun tidak tersentuh. Di sisi lainnya, PKL ditertibkan sehingga menimbulkan kecemburuan.

Karena itu ia meminta semua instansi terkait perlu menyusun konsep penataan PKL. Kemudian hasilnya disosialisasikan kepada semua PKL. “Penataan PKL perlu dilihat dari sisi wisata, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Nasrul.

Pemerintah Kota Jogja akan menggusur para PKL di Jalan Abu Bakar Ali. Total ada 18 PKL dari total 28 PKL di kawasan tersebut digusur. Mereka menempati trotoar di barat Gereja Kotabaru. Meski sudah diminta pindah pada 30 Setember lalu, mereka masih tetap berjualan karena penggusuran tersebut dinilai belum jelas.

Camat Gondokusuman, Jalaluddin mengatakan saat ini pihaknya masih mempersiapkan lahan untuk memindahkan PKL. Ada dua lokasi yang akan disiapkan, salah satunya di trotoar Jalan Ahmad Jazuli atau belakang Masjid Syuhada. Kendati demikian pihaknya masih membuka opsi lain jika ada lahan lain yang dianggap lebih cocok.

“Kami masih membicarakan dengan instansi terkait di Pemkot,” kata dia. Jalaluddin menyatakan meski izin PKL ada di kecamatan, namun penertiban merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

lowongan pekerjaan
CV. HORISON, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…