SOLOPOS.COM - Desain flyover Manahan. (Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos)
Anggota DPRD Solo mengingatkan Pemkot agar segera membereskan masalah pembebasan lahan.
Solopos.com, SOLO -- Proyek pembangunan flyover Manahan yang segera dimulai masih menyisakan banyak persoalan. Salah satunya terkait pembebasan lahan Hotel Agas yang terkena dampak proyek tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Solo, Y.F. Sukasno, mengatakan pembebasan lahan Hotel Agas di Jl. dr. Moewardi atau tepat di pojok timur perlintasan kereta api Manahan belum rampung lantaran belum ada kesepakatan soal harga antara pengelola hotel dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Solo. (Baca: Hotel Agas Minta Ganti Rugi Operasional saat Flyover Manahan Dibangun)
Kali terakhir hotel ini meminta ganti rugi senilai Rp30 juta per meter persegi. Ia menilai sodoran harga ini tak masuk akal dan sangat jauh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Padahal NJOP di sana Rp8 juta per meter. Tentunya ganti rugi yang disodorkan hotel sangat jauh nilainya. Di sisi lain, ada dasar yang jelas untuk penentuan harga ini yang dilakukan Pemkot. Dengan demikian, angka yang ditetapkan sebagai appraisal merupakan hasil hitungan dari beberapa unsur,” paparnya saat diwawancarai wartawan, Rabu (4/10/2017).
Legislator sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan tersebut. Hal ini termasuk untuk kebutuhan nonteknis dalam APBD Perubahan 2017.
Semula Dinas PUPR menganggarkan Rp30 miliar untuk konstruksi flyover Manahan, namun belakangan anggaran itu diubah peruntukannya yakni merampungkan masalah nonteknis setelah pembangunan dipastikan dibiayai pemerintah pusat.
“Kami berharap kesepakatan segera terwujud agar pekerjaan bisa segera dilakukan. Kalau saat ini menggunakan Jl. Hasanudin masih terhalang jalan dr Moewardi. Namun demikian, ke depannya akses makin lancar,” imbuhnya.
Alokasi anggaran kegiatan pendukung flyover Manahan ini senilai Rp14,321 miliar diajukan mendahului anggaran. Kegiatan pendukung ini meliputi peningkatan drainase sisi barat Jl. dr. Moewardi, penataan Jl. dr. Moewardi, pembebasan tanah untuk mendukung akses jalan, penataan simpang empat Pasar Nongko, penyusunan feasibility study, penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL), serta penyusunan analisis dampak lalu lintas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Gofar Ismail, mengimbau Pemkot Solo agar membangun sarana pendukung flyover Manahan dengan baik. “Kami berharap ini [pembebasan lahan] segera diselesaikan sehingga proyek juga secepatnya bisa dikerjakan,” jelasnya.