Kover film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. (istimewa/wikipedia) Kover film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. (istimewa/wikipedia)
Selasa, 3 Oktober 2017 20:40 WIB Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

FILM KONTROVERSI
Sebelum Putar Film G30S, Rapat Kepala Sekolah Didatangi Aparat TNI

Aparat TNI mendatangi rapat kepala sekolah mengimbau agar mengadakan nobar film kontroversi G30S.

Solopos.com, BANTUL— Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul telah mengimbau sekolah untuk tidak menggelar acara nobar alias nonton bareng film G30S, masih ada sejumlah sekolah yang abai.

Acara nobar tersebut diselenggarakan di 35 Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kasihan secara bergiliran mulai 28 September hingga 19 Oktober pada pukul 09.20 WIB setiap harinya. Hal tersebut diketahui dari adanya jadwal nobar yang sempat beredar luas di aplikasi komunikasi daring. Bahkan jadwal tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis Pngelolaan Pendidikan Dasar (UPT PPD) Kecamatan Kasihan, Suwardi tertanggal 27 September 2017.

Saat dikonfirmasi, Suwardi tak mengelak bahwa dirinyalah yang menandatangi dan memuluskan izin acara nobar di puluhan SD tersebut. Namun menurutnya pengajuan acara nobar film yang masih kontroversial itu berasal dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD di Kecamatan Kasihan. Selain itu kata dia, saat rapat antar kepala sekolah tersebut digelar, pihaknya didatangi aparat TNI setempat. Aparat tersebut menyarankan untuk memutar film G30S di SD. Saran itu kemudian ditindaklanjuti para kepala sekolah yang kemudian menyusun jadwal. “Tapi tidak wajib kok sifatnya,” ucapnya pada Senin (02/10/2017).

Terkait perizinan yang diberikannya melalui pembubuhan tanda tangan, Suwardi beralasan penjadwalan nobar diadakan sebelum turunnya imbauan dari Disdikpora Bantul untuk tidak memutar film itu terlebih dahulu. Pasalnya belum ada surat atau instruksi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membolehkan acara tersebut digelar.

Sebelumnya, Sekretaris Disdikpora Bantul Daeng Daeda juga menyatakan, sejumlah sekolah didatangi aparat TNI yang mengajak nobar film kontroversi itu. Bahkan kata dia, lembaganya juga dikirimi surat untuk menyelenggarakan pemutaran film di sekolah-sekolah. Namun ajakan menyelenggarakan nobar tersebut hanya berupa imbauan. “Tapi kami minta sekolah tidak memutar film itu karena belum ada instruksi dari Pusat. Kami tunduknya pada Kemendikbud karena kami di bawah Kementerian,” tegas Daeng Daeda kala itu.

Komandan Kodim (Dandim) Bantul Letkol (Inf) Agus Widianto membenarkan, pihaknya mengimbau sekolah untuk memutar film garapan Sutradara Arifin C Noer tersebut, namun ia menegaskan sifatnya hanya imbauan. “Kita hanya memberitahukan saja, kalau ada yang mau nobar kita siap bantu. Tidak ada paksaan karena anak mungkin ada yang lagi UTS [Ujian Tengah Semester],” kata Agus Widianto melalui Whatsapp.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta agar anak SD dan SMP tidak menonton film tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyarankan hal yang sama. KPAI menurutnya menyoroti banyaknya adegan kekerasan yang tidak layak ditonton oleh anak usia SD.

lowongan pekerjaan
CV. HORISON, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…