SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (M. Ferri Setiawan/JIBI/Solopos)
Dana desa yang dikelola aparatur 124 pemerintah desa di Jateng diduga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyimpang.
Semarangpos.com, SEMARANG — Sebanyak 124 desa di empat kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) diduga melakukan penyimpangan dalam mengelola dana desa.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Seminar Regional Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa (Evaluasi Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Selasa (3/10/2017).
“Dari [penelitian] sampling yang dilakukan BPK beberapa waktu lalu, ada 124 desa di empat kabupaten, yakni Brebes, Grobogan, Temanggung, dan Jepara, yang pengelolaan dana desanya bermasalah,” ujar Ganjar.
Penyimpangan itu, lanjut Ganjar, dilakukan dalam berbagai perbuatan. Seperti mark up atau penggelembungan anggaran, kegiatan fiktif, belanja fiktif, dan volume pengerjaan tidak sesuai dengan yang dilaporkan. “Setidaknya ada 11 kasus penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa itu. Dan, 11 kasus itu saat ini sudah ditangani pihak kejaksaan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Meskipun banyak kasus penyimpangan, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan ada juga beberapa desa yang berhasil dalam mengelola dana desanya. Salah satunya adalah Desa Ponggok di Klaten, Jateng yang sukses meninggalkan pendapatan dari sektor wisata. “Oleh karena itu, saya meminta ke desa-desa yang lain. Silakan Ponggok dijadikan contoh,” ujarnya.
Ganjar Pranowo menyebutkan prioritas penggunaan dana desa pada 2017 ini adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpas). Pada tahun ini ada sekitar Rp514.254.294.000 yang diberikan pemerintah untuk desa-desa di Jateng.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya