SOLOPOS.COM - Sejumlah warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) mempersiapkan pembangunan rumah di lahan relokasi yang menggunakan tanah kas desa Palihan, Temon, Kulonprogo. Foto diambil pada 12 April 2017. (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Warga terdampak bandara Kulonprogo mendatangai BPN setempat mempertanyakan tindak lanjut dari hasil pengukuran dan pendataan ulang aset mereka yang terkena bandara.
Harianjogja.com, KULONPROGO— Sejumlah warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang tergabung dalam kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) beraudiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo, Senin (2/10/2017). Mereka mempertanyakan tindak lanjut dari hasil pengukuran dan pendataan ulang yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Pengukuran dan pendataan terhadap bangunan, tanaman, serta sarana pendukung lainnya (SPL) di lahan WTT sudah dilakukan dalam dua tahap pada Agustus lalu. Namun, warga belum menerima kabar apapun mengenai tindak lanjutnya hingga awal Oktober ini. Mereka jadi merasa resah karena belum ada kejelasan soal nasib permohonan diskresi [mengenai pengukuran dan penilaian ulang aset yang terkena bandara] yang sudah diajukan sejak April lalu. “Jadi kami ke BPN untuk menanyakan itu kenapa belum ditindaklanjuti,” kata Ketua WTT, Martono.
Martono mengungkapkan, WTT juga berharap pencairan dana ganti rugi yang dititipkan melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Wates bisa dipermudah. Hal itu termasuk perkara konsinyasi yang sempat dikembalikan pihak pengadilan karena ada dokumen atau data kelengkapan yang perlu dibenahi.
Martono kembali mengatakan jika sebagian besar anggota WTT sudah memutuskan untuk bersikap kooperatif dan mendukung pembangunan NYIA. Meski begitu, dia berharap megaproyek itu benar-benar bisa memberikan manfaat, bukannya malah menyusahkan masyarakat. “BPN katanya besok mau rapat dengan instansi terkait untuk membahas berbagai masalah terkait bandara, termasuk yang kami sampaikan ini,” ucap dia.
Kepala BPN Kulonprogo, Suardi mengatakan, upaya pengukuran dan pendataan ulang terhadap lahan WTT tidak hanya bertujuan untuk memperkuatkan permohonan diskresi berupa appraisal ulang. Data yang didapat juga memperlancar proses pencairan dana konsinyasi. Hal itu mengingat sebelumnya tim hanya bisa mengukur dengan sistem blok, bukan mendetail per bidang. “Kalau satu blok ada empat orang, [dana konsinyasi] tidak bisa langsung dibagi empat. Jadi itu harus sesuai ukuran masing-masing bidang,” ujar Suardi.
Suardi menyatakan sudah menerjunkan tim validasi pengukuran pecah blok pada hari itu. Timnya juga kembali melakukan pendekatan kepada sejumlah warga yang masih bertahan menolak. Dia berharap tim setidaknya bisa mengukur bidang-bidang pada empat blok lahan yang tersisa di wilayah Glagah, Temon. Soal mau atau tidaknya warga menerima ganti rugi melalui konsinyasi, pihaknya tidak akan mengintervensi lagi.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima, tim sudah berhasil mengindentifikasi ukuran bidang-bidang pada tiga blok lahan. Dia berharap pada akhirnya tim juga bisa mengukur satu blok lainnya. “Minimal tahu batasnya biar nanti kalau ada kebijakan diskresi, bisa diambilkan datanya meski lahan sudah dibuldoser,” ungkap Suardi.
Suardi kemudian mengatakan, data nominatif hasil pengukuran dan pendataan ulang segera dilaporkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Data tersebut selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut terdapat permohonan diskresi WTT.
Soal pencairan dana konsinyasi, Suardi mengimbau warga melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. “Segera dilengkapi saja. Kami juga berharap proses konsinyasi cepat selesai sehingga uangnya bisa digunakan untuk masa depan,” kata dia.