SOLOPOS.COM - KaKorps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail menunjukkan jenis senjata pelontar granat dalam keterangan di Mabes Polri, Sabtu (30/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Menkopolhukam Wiranto meminta masalah tertahannya ribuan senjata Brimob tidak diributkan di luar.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah meminta waktu untuk menuntaskan koordinasi di lingkungan penyelenggara pertahanan nasional terkait impor senjata untuk Korps Brigade Mobil (Brimob). Sebanyak 280 pucuk senjata pelontar granat dan 5.932 pucuk amunisi itu tertahan di kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku tidak bisa menyampaikan seluruh proses koordinasi di jajaran lingkungan keamanan kepada publik.
Menkopolhukam meminta agar diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), PT Pindad, dan pihak-pihak lain yang terlibat masalah pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan ini.
Wiranto berjanji hasil koordinasi yang tuntas itu akan disampaikan kepada wartawan. “Jangan diributkan di luar [karena] masing-masing kemudian mengambil satu spekulasi,” kata Wiranto kepada wartawan seusai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Minggu (1/10/2017).
Wiranto mengaku dirinya memang bungkam untuk menghindari spekulasi yang dikembangkan dan “digoreng” oleh sebagian kalangan. Hal itu, tuturnya, juga berlaku ketika Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan pernyataan. Baca juga: Senjata “RPG” Brimob yang Viral Ternyata Peninggalan Era ABRI.
“Oleh karena itu, setop dulu itu, setop dulu ya. Kami akan berkoordinasi internal dan akan selesai pasti akan sampaikan pada publik. Saya akan sampaikan, pasti,” ujar Wiranto.
Menko Polhukam Wiranto menilai persoalan senjata bukan suatu hal yang menyebabkan gangguan keamanan nasional. “Saya jamin itu. Yang saya jamin adalah bahwa masalah internal ini kita selesaikan dan tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh,” ucapnya.