SOLOPOS.COM - Anas Urbaningrum dan Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).(JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
DPP Golkar terbelah soal hasil survei yang menyebut elektabilitas partai itu anjlok di bawah Setya Novanto.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Ali Wongso Halomoan Sinaga meragukan hasil survei yang menyebutkan suara Golkar akan terperosok bila tetap dipimpin oleh Setya Novanto.
Ali mengatakan kesimpulan itu dibacakan oleh tim kajian elektabilitas DPP Partai Golkar saat menggelar rapat harian, Senin (25/9/2017). Survei penurunan suara itu mengacu pada Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). “Tapi kami tidak dikasih dokumen resmi surveinya. Saya pun bicara waktu itu bahwa kita biasa bayar survei, tapi bagaimana metodenya dan bagaimana konten pertanyaannya?” katanya dalam konferensi pers Menuju Musyawarah Nasional Rekonsiliasi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) X di Jakarta, Kamis (28/9/2017). Lantaran elektabilitas merosot, tim kajian elektabilitas kemudian merekomendasikan agar Novanto yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur dari kursi Ketua Umum Golkar guna ditunjuk seorang pelaksana tugas. Namun, Ali menegaskan bahwa rekomendasi itu bukan keputusan rapat, tetapi hanya masukan untuk diserahkan kepada Novanto.
“Tapi di media disebut bahwa rekomendasi itu menjadi putusan rapat, rapat pleno pula. Padahal menjadi putusan rapat harian pun tidak,” ujarnya. Ali meyakini kasus yang menjerat Novanto bukan penyebab utama elektabilitas Golkar menurun. Malahan, menurut dia, partai bisa meningkatkan suaranya dengan melakukan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput yakni pedesaan dan kecamatan. “Simultan dengan itu adalah aktulisasi peran seluruh kader di legislatif, eksekutif pusat dan daerah yang membawa kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement