SOLOPOS.COM - Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Pleno DPP Partai Golkar meminta Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum.
Solopos.com, JAKARTA — Rapat pleno DPP Partai Golkar mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang salah satunya meminta Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan kemarin itu akan disampaikan kepada Novanto melalui surat. Sedangkan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham akan menjadi penyampai aspirasi.
“Surat ditujukan kepada kajian, hasil kajian menurut Pak Nurdin Halid akan bersama sekjen akan disampaikan kepada Pak Novanto nah kan masih nunggu apa kata Pak Novanto ya kan,” kata Kahar di Kompleks Parlemen, Selasa (26/9/2017).
Akan tetapi, Kahar tidak mau berandai-andai apakah keputusan pleno itu akan disetujui Novanto atau tidak untuk menunjuk Plt. “Kan kewenangan Pak Novanto, kalau pun dia bilang saya tidak mau menununjuk Plt, itu kewenangan dia juga,” katanya.
Menurut Kahar, dasar dari rekomendasi meminta Novanto mundur adalah lantaran terjadinya penurunan elektabilitas Golkar pasca penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.
“Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP, oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri,” ujarnya.
Hasil keputusan Novanto terhadap rekomendasi rapat pleno harian itu, kata dia, akan dibawa dalam rapat pleno pada Kamis (28/9/2017) lusa.