Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Minggu, 24 September 2017 19:12 WIB John Oktaveri/JIBI/Bisnis Politik Share :

Isu 5.000 Senjata Ilegal, Demokrat Anggap Panglima TNI Berpolitik

Politikus Demokrat Rachland Nashidik menilai pernyataan soal 5.000 senjata ilegal menunjukkan Panglima TNI sedang berpolitik.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengomentari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya institusi nonmiliter yang memesan 5.000 senjata ilegal. Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan Gatot tengah bermanuver politik.

“Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo?,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (24/9/2017).

Kalaupun isu itu benar, ujarnya, maka Jenderal Gatot tidak boleh membocorkan data intelijen tersebut. Pasalnya, Panglima TNI tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif, kepada publik. “Dia harus lapor ke Presiden,” ujarnya.

Selain itu, Rachland juga menilai Gatot seharusnya menyampaikan perkara itu kepada DPR, bukan kepada? sesepuh dan purnawirawan TNI. Apalagi dilakukan dalam acara yang diliput luas awak media, dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya.

?”Tetapi yang secara fundamental paling fatal adalah saat Panglima TNI mengancam akan ‘menyerbu’. Kenapa??” ujarnya mempertanyakan.

Menurut Rachland, sesuai prinsip keterbukaan demokrasi, militer tidak boleh mengambil kebijakan politik. Pasalnya, kebijakan tersebut cuma absah diambil oleh pengelola otoritas negara yang dipilih oleh pemilu demokratik.

“Panglima TNI tidak dipilih oleh pemilu. Panglima TNI diangkat oleh Presiden. Kewajibannya bukan mengambil kebijakan, melainkan menjalankan dan mengelola operasi,” ujar Nashidik. Baca juga: TNI AU Bantah Ragukan Panglima TNI Soal Isu Penyelundupan 5.000 Senjata.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta isu impor senjata ilegal diusut tuntas. Selain itu, jika isu itu benar maka sebaiknya Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk mencari fakta awal agar kasus tersebut bisa diselesaikan lewat jalur hukum.

“Kami berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Sebagai negara hukum kita harus buktikan bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan apapun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, seperti dikabarkan sejumlah media, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI, bahkan seorang jenderal sekalipun.

lowongan pekerjaan
PT. ATALIAN GLOBAL SERVICE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…