SOLOPOS.COM - Batik Solo Trans (BST) melintas di halte bus Jl. Slamet Riyadi Solo saat uji coba oleh Dishubkominfo Solo, Kamis (1/9/2016). Uji coba tersebut untuk mengecek kesiapan jalur yang akan di lalui BST. (Nicolous Irawan/JIBI/Solopos)
Transportasi Solo, Perum Damri mengaku rugi hingga Rp75 juta per bulan untuk pengoperasian BST.
Solopos.com, SOLO — Perum Damri Cabang Solo merugi hingga Rp75 juta/bulan untuk mengoperasikan bus Batik Solo Trans (BST) di koridor 1 (Bandara Adi Soemarmo-Palur).
Perum Damri Cabang Solo mesti mengajukan subsidi kepada Perum Damri pusat guna menutup kekurangan biaya operasional tersebut. General Manager (GM) Perum Damri Cabang Solo, Sentot Bagus Santoso, mengatakan manajemen Perum Damri Cabang Solo kewalahan memenuhi kebutuhan biaya operasional 20 bus BST di koridor 1.
Perum Damri Cabang Solo masih mengandalkan pemberian subsidi dari Perum Damri pusat. “Rata-rata kami perlu subsidi Rp75 juta per bulan. Biaya operasional bus besar tergolong mahal. Selama ini kami masih disubsidi kantor pusat,” kata Sentot saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (22/9/2017). (Baca: Damri Tak Kunjung Beri Kepastian, Pengoperasian BST Kartasura-Palur via Jl. Adisucipto Molor)
Perum Damri Cabang Solo masih mengandalkan pemberian subsidi dari Perum Damri pusat. “Rata-rata kami perlu subsidi Rp75 juta per bulan. Biaya operasional bus besar tergolong mahal. Selama ini kami masih disubsidi kantor pusat,” kata Sentot saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (22/9/2017). (Baca: Damri Tak Kunjung Beri Kepastian, Pengoperasian BST Kartasura-Palur via Jl. Adisucipto Molor)
Sentot menyebut uang pendapatan yang diperoleh Perum Damri Cabang Solo dari hasil menarik penumpang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional bus BST di koridor 1. Perum Damri Cabang Solo perlu tambahan dana untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional bus BST di koridor 1 yang berukuran besar.
Selain memanfaatkan pendapatan dari segmen lain seperti angkutan bandara dan wisata, Perum Damri Cabang Solo perlu mengajukan subsidi ke Kantor Pusat guna pengoperasian bus BST. “Biaya operasional bus besar ini luar biasa. BBM 1 liter hanya cukup untuk perjalanan 2,7 km. Belum kebutuhan lain yang perlu dicukupi seperti oli, ban, dan sebagainya. Biaya operasional juga untuk menggaji sopir dan pramugari,” jelas Sentot.
Manajemen Perum Damri juga ditarget memiliki pendapatan. Jika tidak mampu memberikan subsidi, dia berharap Pemkot Solo bisa menjaring dukungan ke Pemprov Jateng atau pemerintah pusat supaya mengalokasikan subsidi untuk Perum Damri dalam hal pengoperasian bus BST.
“Total ada 20 bus besar yang mesti kami operasikan di koridor 1. Kami kewalahan setiap hari harus menjalankan bus minimal delapan rit dari pukul 05.00 WIB hingga 20.00 WIB. Biaya operasional yang dibutuhkan lumayan besar,” tutur Sentot.
Sentot menilai tak memungkinkan jika Perum Damri Cabang Solo menaikkan tarif penumpang bus BST di koridor 1 guna menyokong ketersediaan dana operasional untuk bus-bus tersebut. Dia memprediksi jumlah penumpang bus BST akan turun jika manajemen menaikkan tarif.
Sentot mengatakan para penumpang akan beralih memilih layanan transportasi umum lain atau bahkan menggunakan kendaraan pribadi jika tarif bus BST dinaikkan. Sentot sudah menyampaikan informasi kebutuhan biaya operasional bus BST di koridor 1 yang besar tersebut ke Kantor Perum Damri pusat sebagai bahan pertimbangan dalam rencana pengoperasian bus BST di koridor 4.
Namun, dia tidak bisa memastikan apakah hal itu menjadi alasan pertimbangan manajemen Perum Damri pusat sehingga sampai kini belum memutuskan akan mengoperasikan bus BST di koridor 4 atau tidak.
Kepala Dishub Solo, Hari Prihatno, sebelumnya mengancam akan membatalkan kerja sama pengoperasian bus BST di koridor 4 dengan Perum Damri jika mereka tidak kunjung juga memberikan kepastian berupa surat kesanggupan. Dishub siap menyerahkan kewenangan pengoperasian bus BTS di koridor 4 kepada PT Bengawan Solo Transport (BST).
Dishub menerima penjelasan jika salah satu pertimbangan Perum Damri belum memberikan kesanggupan karena adanya alasan tombok biaya operasional operasional bus BST di koridor 1.