SOLOPOS.COM - Ilustrasi lelang (JIBI/Dok)
Proyek pembangunan RSUD Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, yang menelan anggaran Rp200 miliar mulai dilelang.
Solopos.com, SOLO — Pembangunan RSUD Semanggi di Pasar Kliwon, Solo, memasuki tahap lelang melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo lewat layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Dinas Kesehatan Kota Solo mengakui tak mudah melelang proyek ini lantaran nilainya yang mencapai Rp200 miliar. Di samping itu, pengerjaan proyek ini memakai sistem tahun jamak hingga 2019.
Sekretaris DKK Solo, Purwani, mengatakan proyek konstruksi pembangunan RSUD Semanggi masuk tahap lelang prakualifikasi. Proses lelang ini menggunakan sistem gugur. (Baca: Ini Penyebab RSUD Semanggi Belum Bisa Dibangun)
Sekretaris DKK Solo, Purwani, mengatakan proyek konstruksi pembangunan RSUD Semanggi masuk tahap lelang prakualifikasi. Proses lelang ini menggunakan sistem gugur. (Baca: Ini Penyebab RSUD Semanggi Belum Bisa Dibangun)
“Proses ini sampai nanti kami dapat pemenangnya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Proses lelang mundur karena ada perubahan pada manajemen konstruksi [MK],” tuturnya dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2018 DKK dengan Komisi IV DPRD Solo, di Kantor DPRD Solo, Selasa (19/9/2017).
Di sisi lain, lantaran koreksi serta verifikasi yang harus dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sangat banyak, tak mungkin mempercepat proses lelang ini. Hal ini lantaran Rencana Anggaran Belanja (RAB) mencapai Rp200 miliar sehingga banyak item yang mesti dikoreksi.
“Saat ini sudah ada tiga rekanan yang mendaftar pada proses lelang prakualifikasi ini. Ketiganya berasal dari luar kota, yakni Bandung dan Jakarta,” imbuhnya.
Di samping itu, Pemkot sedang menyelesaikan persoalan dengan 19 keluarga yang menghuni lahan untuk RSUD Semanggi. Sebanyak 19 keluarga ini ada yang menggunakan lahan milik Pemkot ini untuk usaha dagang dan sisanya untuk tempat tinggal.
DKK bakal koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menangani persoalan 19 keluarga yang tak memiliki sertifikat hak milik tersebut. Sejumlah opsi sempat mengemuka yakni memberikan pengganti biaya bongkar dan angkut.
Pilihan lainnya adalah menempatkan mereka ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sementara itu, kalangan legislator mengingatkan Pemkot Solo untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan RSUD Semanggi.
Meskipun berstatus proyek tahun jamak, tapi jika pengerjaannya lamban di awal bisa berdampak buruk pada pengerjaan di tahun-tahun mendatang. Ketua Komisi IV DPRD Solo, Paulus Haryoto, mendesak Pemkot agar mempercepat proses lelang guna memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki.
Ia mempertanyakan kenapa bisa molor sampai berbulan-bulan. “Kendalanya apa sampai seperti ini? Apalagi dari sisi pendanaan sudah siap. Padahal anggaran Rp25 miliar harus terserap tahun ini. Jangan sampai ini jadi sisa lebih perhitungan anggaran [silpa],” katanya.