SOLOPOS.COM - Ilustasi pendidikan (JIBI/Dok)
Pendidikan Kulonprogo perlu ditingkatkan dengan bantuan berbagai pihak
Harianjogja.com, KULONPROGO — Banyak sekolah di Kulonprogo yang belum bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya pada jenjang SD dan SMP. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo masih membutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pencapaian SPM yang mempengaruhi kualitas pendidikan daerah.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana pada acara Ekspos Dokumen Road Map Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, Senin (18/9/2017).
“Kita ingin SD/MI dan SMP/MTs di Kulonprogo itu minimal sudah SPM tapi hari ini memang belum semuanya mencapai itu. Kita perlu usaha dan waktu,” kata Sumarsana.
Berdasarkan data Disdikpora Kulonprogo, hanya 56 sekolah dari 364 SD/MI di seluruh wilayah Kulonprogo yang sudah 100 persen memenuhi SPM. Pencapaian pada jenjang berikutnya justru lebih sedikit karena hanya ada satu dari 79 SMP/MTs.
Sumarsana mengungkapkan, selama ini pihaknya terus berusaha meningkatkan pencapaian SPM secara bertahap melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) juga berusaha diarahkan agar mendukung pemenuhan SPM. Meski begitu, semua itu diakui belum cukup. Pemerintah tetap membutuhan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia industri.
“Kami berharap kontribusi dari dunia usaha dan industri melalui program CSR bagi pendidikan bisa semakin banyak,” ujar Sumarsana.
Sumarsana mengapresiasi berjalannya program Peningkatan Kapasitas Penerapan (PKP) SPM Dikdas yang merupakan kerja sama pemerintah pusat dengan Asian Development Bank (ADB) dan Uni Eropa. Hibah sebesar Rp2,8 miliar yang diterima Kulonprogo sejak 2014 dinilai telah membantu meningkatkan pemahaman para stakeholder pendidikan terkait pemenuhan SPM.
“Perencanaan dan penganggaran di Kulonprogo jadi lebih terarah karena berdasarkan data yang valid dan akurat,” ucap dia.
Sementara itu, perwakilan ADB, Sutarom Wiryono mengungkapkan, Kulonprogo menjadi satu dari 110 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih untuk program PKP SPM Dikdas. Dia berharap apa yang sudah diajarkan selama tiga tahun terakhir benar-benar berkontribusi positif dalam pemenuhan SPM, baik itu metodolinya maupun cara menuangkan hasil analisis dalam bentuk kebijakan daerah.
“Indikator SPM bisa berubah dari tahun ke tahun. Jika yang sekarang sudah dipenuhi, akan ditingkatkan lagi sesuai tantangan yang dihadapi,” kata Sutarom.
Sutarom juga menyebut pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan SPM. “Kita perlu menggerakkan seluruh elemen masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Dunia Usaha, dan juga DPRD,” tuturnya kemudian.