SOLOPOS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)
Kemarau 2017 yang telah menimbulkan kekeringan dan kebakaran hutan di sebagian wilayah Indonesia dinilai Kementerian PUPR belum butuh hujan buatan.
Semarangpos.com, SEMARANG —Kemarau 2017 telah menebar kekeringan dan kebakaran hutan di sebagian wilayah Indonesia. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menilai kondisi saat ini belum butuh modifikasi cuaca seperti hujan buatan.
“Kami pasti koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG] kaitannya dengan cuaca,” katanya seusai menyampaikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Kamis (14/9/2017).
Diakuinya, beberapa daerah memang ada yang mengalami kekeringan, tetapi iklim sepanjang tahun 2017 ini jauh lebih baik karena tidak sekering pada 2015 meski tidak sebasah iklim yang terjadi pada tahun 2016 lalu.
Kementerian PUPR sepanjang musim kemarau 2017 ini juga terus memonitor bendungan yang ada. Dari 16 bendungan utama yang dimonitor, 10 bendungan di antaranya masih normal, meskipun enam bendungan berstatus di bawah normal.
“Di bawah normal ini bukan berarti kering, sebab masih bisa dioperasikan sesuai kondisi hidrologi. Beberapa bendungan yang kering ada juga, tetapi yang [berukuran] kecil-kecil,” katanya.
Guna mengatasi kekeringan pada musim kemarau 2017 ini, kata dia, setidaknya ada 6.902 sumur bor telah dioperasikan, termasuk di Jawa Tengah. Di luar itu, masyarakat yang daerahnya mengalami kekeringan bisa melaporkan untuk ditangani dengan sumur bor.
“Bagi daerah-daerah yang kekeringan, selain dropping air bersih, saya sebagai yang punya otoritas penyediaan air meminta mulai dibor lagi tambahan-tambahannya, seperti di Pati, Sukabumi, dan Sumbawa,” katanya.
Meski kemarau 2017 telah mendera sebagian wilayah Indonesia, Basuki menyatakan sejauh ini belum memerlukan modifikasi cuaca karena dari rapat koordinasi dengan jajaran gubernur, tidak ada satu pun yang menyebutkan kondisi daerahnya darurat. “Dari gubernur yang diundang, ada di antaranya Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jateng, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, tidak ada satupun yang bilang darurat,” katanya.
Dari BMKG, kata dia, juga menjelaskan kondisi kekeringan disebabkan pula perubahan tata ruang, seperti di hulu yang terjadi penggundulan hutan sehingga mempengaruhi ketersediaan air tanah. “Menurut BMKG. Iklimnya memang begitu, tetapi masih oke. Belum perlu hujan buatan,” pungkasnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya