SOLOPOS.COM - Sejumlah pekerja menggarap pembangunan hunian relokasi bagi warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di wilayah Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulonprogo, beberapa waktu lalu. (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, pembangunan rumah di lahan relokasi masih butuh waktu.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Dari peninjauan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo ke lahan relokasi pada Jumat (15/9/2017), dilaporkan banyak pekerjaan pembangunan rumah warga di lahan relokasi yang belum selesai. Akibatnya, belum seluruh warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) memenuhi permintaan PT Angkasa Pura I pindah pada 22 September 2017.
Baca Juga : BANDARA KULONPROGO : Lahan Relokasi Belum 100% Jadi, Warga Belum Dapat Pindah Serentak pada 22 September
Seorang warga Dusun Kepek, Desa Glagah, Tasikem mengatakan, rumah miliknya masih belum selesai dibangun, beberapa kekurangan yang ada misalnya tembok yang belum dicat, dan kamar mandi yang masih perlu diperbaiki, dan belum dapat teraliri air. Ia menambahkan, warga menginginkan mereka bisa pindah ke rumah baru secara bersamaan. Jika pindah duluan satu per satu, warga merasa was-was dengan keamanan lingkungan yang masih relatif sepi.
“Karena belum banyak rumah yang ditempati, kalau pindahnya bisa kompak bersama, keamanan lebih terjamin,” ungkapnya, Jumat (15/9/2017).
Kepala Desa Glagah, Agus Parmono menyatakan pemerintah desa (Pemdes) Glagah turut membantu Pemkab dalam mempercepat pembangunan hunian relokasi. Bahkan, anggaran kas desa akan digunakan untuk pekerjaan pemadatan dan pengerasan akses jalan lingkungan di lahan relokasi, yang akan ditinggali sekitar 200 warga dusun Kepek dan dusun Bapangan tersebut.
Sedianya pemadatan jalan akan menggunakan pasir dan batu. Tujuannya agar tanah di lahan relokasi yang berupa tanah liat, tidak becek dan gembur di musim penghujan.
Diperkirakan, pemdes membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk membiayai pekerjaan tersebut. Dana berasal dari hasil ganti rugi aset fasilitas umum dan sosial milik desa, yang tergusur proyek NYIA. Sementara itu, penyelesaian jalan akan dilakukan tahun depan, menggunakan dana dari pemerintah senilai Rp5 miliar. Jalan akan dipasangi paving block berkualitas tinggi.
“Kondisi hunian relokasi tidak bisa dipaksa, walau ditekan sekalipun. Karena sejak awal, proses pengurukan juga sudah terlambat,” imbuhnya.