SOLOPOS.COM - Calon pembeli memesan atribut parpol di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (25/2/2014). (Alby Albahi/JIBI/Bisnis)
Dana parpol ideal versi KPK yang pernah diajukan ke pemerintah adalah Rp10.706/ suara sah.
Solopos.com, JAKARTA — Tingginya angka korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat politik, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi kenaikan dana parpol. Kenaikan yang disetujui pemerintah yakni sebesar 10 kali lipat, dari semula Rp108 per suara sah nasional menjadi Rp1.071, ternyata masih jauh dari ideal.
Namun, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menerangkan besaran dana parpol ideal yang direkomendasikan KPK sebenarnya adalah Rp10.706 per suara sah nasional. Rekomendasi tersebut akan dijalankan secara berjenjang dan proporsional dalam 10 tahun mendatang.
“Itu akan diterapkan secara proporsional dalam 10 tahun dengan menerapkan prinsip matching cost sejak tahun ketiga,” kata Giri saat audiensi tentang kajian pendanaan parpol di DPP Perindo, Jakarta, Jumat (15/9/2017), dikutip Solopos.com dari Okezone.
Rekomendasi lengkap KPK untuk kenaikan dana parpol adalah Rp4.883 – Rp13.095 per suara sah tingkat provinsi dan Rp13.126 – Rp76.083 per suara sah tingkat kabupaten/kota. Hal itu juga akan diterapkan secara bertahap dalam 10 tahun ke depan.
Giri melanjutkan, dana parpol yang semula Rp108 per suara sah nasional ternyata hanya bisa menutup 0,05% kebutuhan operasional partai politik. Belum lagi biaya kontestasi yang tinggi, dibarengi praktik politik uang, menjadikan ongkos demokrasi sangat mahal.
Hal-hal itulah yang menyebabkan tingkat korupsi di kalangan pejabat politik juga tinggi. “Jadi politik di Indonesia begitu pragmatis karena pendanaan yang begitu rendah, negara hanya memberikan 0,05 persen dari kebutuhan biaya iperasional,” kata dia.
Untuk membangun integritas, partai politik tak hanya dituntut mewasdapai pendanaan. Ada empat elemen pokok dalam sistem integritas partai politik yang disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang Politik, Syamsudin Haris, yakni standar etik politisi, sistem kaderisasi, sistem rekruitmen, dan tata kelola keuangan.
“Melalui sistem integritas kita bisa menghasilkan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas, kemudian meminimalkan resiko korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan pemerintahan yang bersih. Sedangkan secara internal adalah memulihkan kepercayaan publik, sebagai wadah kompetisi yang sehat dan meningkatkan elektabilitas parpol,” papar Syamsudin.