SOLOPOS.COM - Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo (JIBI/dok)
Nasib tenaga honorer K2 di Solo masih terkatung-katung.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum mendapat kepastian terkait pengangkatan 509 tenaga honorer kategori dua (K2) di Kota Bengawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Terkait hal itu, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menyayangkan pemerintah pusat saat ini justru membuka 17.928 lowongan CPNS baru. “Kita masih punya 509 honorer K2. Mestinya ini yang diutamakan bisa diangkat menjadi CPNS dulu,” kata Wali Kota yang akrab disapa Rudy ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/9/2017).
Menurut Rudy, tenaga honorer K2 layak diangkat menjadi CPNS, karena rata-rata mereka telah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan beberapa honorer telah meninggal dunia, dan sakit-sakitan.
Mereka hanya berharap satu lembar surat pengangkatan sebagai CPNS. Namun hingga kini nasib tenaga honorer tersebut tidak jelas dan tak kunjung diangkat CPNS. “Kami mendesak pemerintah mengangkat tenaga honorer K2 menjadi CPNS,” pintanya.
Dia meminta pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa melalui tes apa pun. Masa pengabdian honorer K2 belasan hingga puluhan tahun harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengangkat tenaga honorer tersebut.
Rudy juga mengkritik pelaksanaan perekrutan CPNS yang ditekel langsung pemerintah pusat, kemudian para CPNS terpilih disebar di seluruh Indonesia, termasuk Kota Solo. Menurut dia, mekanisme rekruitmen tersebut dinilai tidak efektif.
“Kami khawatir mereka yang ditempatkan di Solo bukan orang sini, lalu minta pindah ke daerah asalnya. Iki podo wae,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo Rakhmat Sutomo mengatakan Pemkot mengajukan 600 kuota penerimaan CPNS ke Menpan dan RB. Pengajuan ini dilakukan lantaran Pemkot krisis Aparatur Sipil Negara (ASN).
Merujuk data, Pemkot masih kekurangan 2.000-an ASN. Namun demikian, Rakhmat mengatakan Pemkot belum menerima keputusan terkait pengajuan tersebut. Perekrutan CPNS terakhir digelar Pemkot pada 2014 silam.
“Kita tidak bisa menambah jumlah ASN baru. Kalaupun ada perekrutan, kuotanya hanya sedikit tidak sebanding dengan jumlah ASN pensiun per tahun mencapai 300 orang,” kata dia.