SOLOPOS.COM - Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan pidato politiknya di sela Peresmian Gedung DPW PBB, Sabtu (9/9/2017). (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Sempat terjegal di Pemilu 2014 dengan alasan administratif, Partai Bulan Bintang (PBB) kini lebih siap dalam menghadapi pemilu serentak 2019 mendatang
Harianjogja.com, JOGJA –Sempat terjegal di Pemilu 2014 dengan alasan administratif, Partai Bulan Bintang (PBB) kini lebih siap dalam menghadapi pemilu serentak 2019 mendatang. Tak hanya melakukan konsolidasi di tingkat pusat, partai yang berlandaskan Islam itu kini pun mulai gencar mempersiapkan diri di tingkat wilayah hingga cabang.
Dalam pidato politik yang ia bacakan seusai meresmikan Kantor DPW PBB, Sabtu (9/9/2017), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kabar bahwa PBB kini tengah mati suri.
Dalam pidato politik yang ia bacakan seusai meresmikan Kantor DPW PBB, Sabtu (9/9/2017), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kabar bahwa PBB kini tengah mati suri.
Ditegaskannya, saat pemilu 2014 lalu, energi partainya memang lebih tersita pada proses pemenangan gugatan terkait persoalan administrasi terhadap PBB. Alhasil, saat kemenangan atas gugatan itu diperolehnya, seluruh anasir partai sudah terlambat dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu.
Kini, semua hal tengah dipersiapkannya. Tak hanya konsolidasi, semua kelengkapan sarana dan prasarana di tingkat wilayah hingga cabang perlahan ia benahi. Mulai dari kantor, sekretariat, alat komunikasi hingga konsolidasi via media sosial kini pun terus ia perkuat.
Menurutnya, pemerintah kini sudah mulai menunjukkan tindakan represifnya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai tameng, ia menilai pemerintah mulai menerapkan kediktatorannya untuk memberangus pihak-pihak yang dianggap membahayakan keberlangsungan roda pemerintah.
Oleh karena itulah, sikap PBB hingga kini masih tegas, yakni menegakkan hukum negara yang berlandaskan agama, adat dan Pancasila. Hal itu dibuktikannya dengan sikap keberatan PBB terhadap terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dengan tegas ia akan melawan segala bentuk kebijakan pemerintah yang represif itu mulai dari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kriminalisasi ulama, hingga yang melayangkan surat kepada komite Nobel perdamaian di Norwegia terkait kasus yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Myanmar.
Bahkan, terkait hal itu, ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Dengan konsistensi sikap kami itulah, di pemilu berikutnya, kami akan tunjukkan kesiapan kami. Pulau Jawa adalah sasaran penting kami,” katanya saat menggelar jumpa pers usai membacakan pidato politiknya.
Terkait hal itu, Ketua DPW PBB DIY Sitoresmi Prabuningrat berharap kedatangan Yusril Ihza Mahendra ke DIY tidak hanya sekadar kunjungan insidental saja. Melainkan lebih pada pembuktian komitmen bersama guna meraih hasil maksimal di pemilu 2019 mendatang.
Uji materi yang diajukan Yusril terkait pasal 222 UU No.7/2017 menurutnya menjadi pemicu semangat bagi kader PBB di daerah untuk mendukung sepenuhnya rencana pencalonan Yusril sebagai calon presiden. “Kami, di DIY mendukung sepenuhnya pencalonan beliau sebagai calon presiden di pemilu 2019 mendatang,” ujarnya.
DIY sendiri, menurut Sitoresmi Prabuningrat menjadi salah satu kantong suara PBB. Hanya saja, selama ini belum tergarap maksimal. “Kami berharap, kedatangan Pak Yusril ini adalah bukti kebangkitan PBB di Yogyakarta,” katanya.