SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan perumahan (JIBI/Dok)
Perumahan Jogja, zonasi diperlukan untuk mengendalikan harga
Harianjogja.com, JOGJA — Mahalnya harga tanah perlu segera disikapi pemerintah. Penetapan zona peruntukan perumahan dinilai perlu dilakukan untuk mengendalikan harga tanah yang terus melambung di DIY.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY, Nur Andi Wijayanto mengatakan selama ini harga tanah di Jogja terus melambung. Hal itu pun mulai berdampak pada upaya mewujudkam program rumah murah yang dicanangkan oleh pemerintah.
“Kami sangat kesulitan untuk mengembangkan rumah subsidi dari pemerintah, karena harga tanah makin mahal,” ujar Andi, Minggu (10/9/2017).
Selama ini, kata Andi, pengaturan harga tanah diserahkan pada mekanisme pasar. Kendati demikian, semestinya tetap harus ada regulator yang mengintervensi harga tanah tersebut agar tetap terkendali.
Andi menyarankan pemerintah daerah setempat dapat mengeluarkan sebuah regulasi misalnya saja tentang zonasi peruntukan hunian. Misalnya pemerintah kecamatan dapat mengeluarkan aturan tentang produk perumahan murah yang diperbolehkan untuk dikembangkan di kecamatan tersebut.
“Mungkin dengan hanya mengeluarkan izin perumahan untuk segmen menengah ke bawah. Jadi pengembang yang boleh masuk, adalah yang mengembangkan perumahan jenis itu saja,” ungkap Andi.
Melalui upaya tersebut, pengembang yang ingin mengajukan pembangunan rumah mewah tidak memdapat izin. Andi meyakini apabila langkah tersebut dilakukan, maka lama-kelamaan pasar dan harga tanah akan terbentuk menyesuaikan aturan yang diberlakukan pada kawasan tersebut.
“Harga lahan akan terbentuk dan tanah tersebuh dapat disesuaikan dengan peruntukannya,” jelas Andi.