SOLOPOS.COM - Dua bus bersiap mengangkut rombongan pejabat Pemkab Karanganyar ke Bandara Adi Soemarmo sebelum berangkat ke Batam, Jumat (8/9/2017). Ponco Suseno/JIBI/Solopos)
Kunker Bupati Karanganyar yang membawa mayoritas pimpinan OPD dinilai sarat penyimpangan.
Solopos.com, KARANGANYAR — Kunjungan kerja (kunker) Bupati Karanganyar, Juliyatmono, yang membawa hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar ke Batam dinilai sarat penyimpangan.
Di sisi lain, pimpinan DPRD Karanganyar bakal meminta penjelasan ke jajaran eksekutif terkait maksud dan tujuan kunker tersebut. Koordinator Forum Karanganyar Rembuk (FKR), Hendardi Heru Santoso, menilai langkah para pejabat pemkab ikut kunker ke Batam ramai-ramai itu merupakan bagian dari pemborosan uang rakyat. (Baca: Teken Kerja Sama dengan Pemkot Batam, Bupati Karanganyar Bawa Rombongan 2 Bus)
FKR mempertanyakan sikap Bupati yang mengajak hampir seluruh kepala OPD di Karanganyar. “Ini sangat lucu. Yang saya tahu, di Batam itu untuk acara jagong yang sifatnya pribadi. Tiba-tiba, ada acara penandatangan memorandum of understanding (MoU) di bidang pemerintahan. Anehnya lagi, MoU kok membawa banyak pejabat. MoU itu mestinya cukup pimpinan beserta bidang terkait. Kalau seperti ini, kami melihat sudah ada penyimpangan serius karena ada dugaan mengelabui di sana,” katanya, kepada Solopos.com, Sabtu (9/9/2017).
FKR mempertanyakan sikap Bupati yang mengajak hampir seluruh kepala OPD di Karanganyar. “Ini sangat lucu. Yang saya tahu, di Batam itu untuk acara jagong yang sifatnya pribadi. Tiba-tiba, ada acara penandatangan memorandum of understanding (MoU) di bidang pemerintahan. Anehnya lagi, MoU kok membawa banyak pejabat. MoU itu mestinya cukup pimpinan beserta bidang terkait. Kalau seperti ini, kami melihat sudah ada penyimpangan serius karena ada dugaan mengelabui di sana,” katanya, kepada Solopos.com, Sabtu (9/9/2017).
Heru mendesak aparat penegak hukum di Bumi Intanpari mengusut perjalanan dinas Bupati Karanganyar beserta kepala OPD ke Batam itu. MoU antardaerah menjadi bagian dari bentuk kebijakan seorang pengendali kebijakan tanpa harus menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Kalau saya baca di media, infonya nominal anggaran yang dibutuhkan selama perjalanan ke Batam itu senilai Rp150 juta. Saya ragu dengan nominal itu. Saya menduga lebih dari itu. Perjalanan para pejabat itu menggunakan pesawat juga,” katanya.
“Saya tidak tahu soal kunker itu. Ke depan, kami ada rencana untuk memintai keterangan ke mereka [jajaran eksekutif],” katanya.
Sumanto mengatakan bupati beserta jajarannya memiliki hak untuk bertemu masyarakat asli Karanganyar yang merantau di Batam seusai kunker. Hanya, kunker dan pertemuan itu mestinya tak perlu menyertakan begitu banyak pejabat.
“Mestinya, tak perlu melibatkan banyak pejabat. Cukup yang penting-penting saja atau pejabat sesuai bidang materi MoU dan pertemuan dengan warga itu. Kalau dikaitkan dengan muatan politis, hal itu ada kemungkinan juga, soalnya semua camat diajak ke Batam. Sekali lagi, nanti kami akan tanya itu ke jajaran eksekutif,” katanya.
Sebagaimana diketahui hampir seluruh kepala OPD di Pemkab Karanganyar turut mendampingi Bupati Juliyatmono menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Jumat (8/9/2017) pagi. Selama mempersiapkan diri berangkat ke Batam, para pejabat eselon II dan eselon III itu harus meninggalkan waktu bekerja di hari kerja.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan kepergian ke Batam untuk menjalin kerja sama dengan Kota Batam sekaligus membangun sinergi produk Karanganyar di Batam.