SOLOPOS.COM - Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (JIBI/Solopos/Dok.)
TKI Gunungkidul lebih memilih Malaysia sebagai lokasi kerja.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya 25 pekerja asal Gunungkidul menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Ada beberapa Negara tujuan untuk pengiriman, kebanyakan memilih Negeri Jiran, Malaysia sebagai tempat bekerja.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Madyarina Mulyaningsih mengatakan, penyaluran tenaga kerja yang dilakukan oleh dinas tidak hanya mencakup pengiriman dalam negeri. Namun dalam praktiknya juga melakukan penyaluran ke luar negeri. Beberapa negera yang menjadi tujuan tenaga kerja asal Gunungkidul mulai dari Malaysia, Korea, Jepang dan sejumlah Negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.
Hanya saja, sambung Rina, sapaan akrabnya, mayoritas pengiriman banyak dilakukan ke Negeri Jiran.
“Malaysia menjadi tujuan favorit. Mungkin alasan Bahasa menjadi salah satu faktor yang membuat para pekerja memilih Negara tersebut,” katanya kepada Harianjogja.com di akhir pekan lalu.
Menurut dia, untuk pengiriman ke luar negeri, Disnakertrans Gunungkidul berlaku sebagai pemberi rekomendasi. Sedang untuk pelaksanaannya, mulai dari pelatihan hingga pengiriman ke luar negeri dilakukan kerja sama dengan Pemerintah DIY.
“Harapan kami jika memang ada yang ingin kerja ke luar negeri sebaiknya melalui jalur yang resmi sehingga untuk pengawasan jadi lebih mudah,” kata mantan Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul ini.
Lebih jauh dikatakan Rina, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri belum banyak. Hal ini terlihat dari data yang masuk ke disnakertrans. Total hingga akhir Juli sudah ada 599 warga yang mengikuti penempatan kerja. Dari jumlah itu, pekerja yang menjadi TKI baru 25 orang, dengan rincian 14 perempuan dan 11 laki-laki.
“Untuk penempatan masih didominasi area lokal di Jateng-DIY yang jumlahnya mencapai 431 pekerja,” katanya lagi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gunungkidul Eko Rustanto tidak begitu mempermasalahkan tentang penempatan kerja. Namun ia lebih menekankan untuk peningkatan kemampuan calon tenaga kerja yang dirasa masih butuh pelatihan yang intensif.
Menurut dia, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum berfungsi maksimal karena pelatihan yang diberikan masih sebatas tingkat dasar. Oleh karenanya, Eko meminta agar hal tersebut lebih ditingkatkan sehingga kemapuan dari calon tenaga kerja lebih bagus sehingga dapat bersaing dengan pekerja dari daerah lain.
“Harus diberikan pelatihan lanjutan sehingga kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki semakin terasah dan memiliki daya saing yang tinggi,” katanya.