SOLOPOS.COM - Penampilan penari Gambyong dalam menyambut kehadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Kenduri Rakyat di Pasar Beringharjo Jogjakarta, Kamis (31/8/2017). (Harian Jogja/Marwan Yotha)
Dana keistimewaan dan anggaran lain dinilai belum dimanfaatkan maksimal.
Harianjogja.com, JOGJA — Gelontoran uang negara sebesar kurang lebih Rp16 triliun untuk DIY dianggap sia-sia. Kalangan legislatif menilai pemerintah gagal dalam memaksimalkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, APBD Kabupaten/Kota, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat.
Baca Juga : DANA KEISTIMEWAAN : Jalan Dianggap Sebagai Penggerak Ekonomi, Danais Mayoritas untuk Infrastruktur,
Terkait hal itu, pengamat ekonomi administrasi negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofyan Effendi berpendapat kelemahan pemerintah selama lima tahun usia keistimewaan adalah terkait dengan perencanaan penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, perencanaan yang dilakukan pemerintah selama ini terbukti tak memiliki dampak cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itulah, tak hanya pemerintah eksekutif saja yang patut dipersalahkan, menurutnya peran legislatif sejauh ini juga belum terlihat. Menurutnya, kalangan legislatif juga harus terlibat aktif dalam proses perencanaan itu.
Secara teori, ia menjelaskan, dana triliunan rupiah yang diterima DIY tahun ini memang harus dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY beberapa tahun terakhir. Meski begitu, secara sosial, anggaran itu seharusnya memang berdampak pada masyarakat, setidaknya bisa semakin meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Tapi nyatanya, data BPS saja masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan kan,” katanya, Kamis (7/9/2017).
Selain itu, ia pun mempertanyakan keputusan pemerintah mengalokasikan sebagian besar Danais untuk infrastruktur. Menurutnya, pemerintah berada pada taruhan besar terhadap keputusannya itu. Pasalnya, jika memang ingin menerapkan teori pembangunan melalui akses jalan, pemerintah harus benar-benar tepat dalam melakukan perencanaan.
“Karena mencapai kemakmuran rakyat dengan jalan itu memiliki batas waktu yang tidak sebentar. Jadi, jangan harap masyarakat bisa sejahtera dalam hitungan 2-3 tahun saja ketika pemerintah memilih membangun akses jalan. Itu pun kalau pemerintah tepat memilih lokasi jalan mana yang akan dibangun,” terang Sofyan.