SOLOPOS.COM - DUKUNGAN -- Mural bertema dukungan atas status istimewa DIY terlihat di salah satu sudut jalan di Kota Jogja beberapa waktu lalu. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Dana keistimewaan dan anggaran lain dinilai belum dimanfaatkan maksimal.
Harianjogja.com, JOGJA — Gelontoran uang negara sebesar kurang lebih Rp16 triliun untuk DIY dianggap sia-sia. Kalangan legislatif menilai pemerintah gagal dalam memaksimalkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, APBD Kabupaten/Kota, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat.
Baca Juga : DANA KEISTIMEWAAN : Dewan Sebut Triliunan Rupiah Uang Negara untuk DIY Dinilai Sia-sia
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo menuturkan Danais tahun ini memang banyak digunakannya untuk keperluan infrastruktur. Menurutnya, hal itu cukup masuk akal, mengingat jalan adalah salah satu penggerak roda perekonomian yang cukup vital.
“Kalau bicara teori, ada yang namanya teori linear. Membangun kota itu dimulai dari akses jalannya,” kata Bambang saat dikonfirmasi belum lama ini.
Seperti diberitakan, dari total Rp800 miliar Danais yang diterima DIY tahun ini, sebagian besar memang diperuntukkan bagi pembangunan fisik. Sebut saja misalnya akses jalan dan bangunan.
Bambang berkilah, dampak pembangunan infrastruktur itu terhadap perekonomian masyarakat sebenarnya sudah bisa dilihat. Ia mencontohkan harga tanah milik warga di sekitar lokasi pembangunan jalan, bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat.
“Ibaratnya, warga itu diam saja, tidak usah berkerja, dia bisa tetap dapat uang dengan jual tanahnya. Belum lagi kalau dia bisa memanfaatkan akses jalan itu,” tegas Bambang.