SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)
BPJS Kesehatan, Pemkab Gunungkidul memberikan bantuan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya 53.476 warga kurang mampu mendapatkan bantuan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Total anggaran yang dialokasikan untuk iuaran tersebut mencapai Rp17 miliar.
Baca Juga : BPJS KESEHATAN : Pemkab Alokasikan Rp17 Miliar untuk Iuran Warga Kurang Mampu
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi mengatakan potensi warga tercecer dan belum bisa ikut kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemkab masih ada. Untuk itu, dia meminta kepada Dinas Sosial terus berperan aktif melakukan penyisiran dan sosialisasi sehingga potensi tersebut dapat dikurangi.
“Dinas harus aktif karena permasalahan di lapangan selama ini lebih dikarenakan kekurangtahuan masyarakat tentang proses pengurusan jaminan,” katanya, Kamis (7/9/2017).
Menurut dia, sudah ada beberapa kasus warga kurang mampu terpaksa membayar biaya pengobatan karena tidak memiliki jaminan. Padahal, lanjut Supriyadi, dari sisi persyaratan telah memenuhi untuk mendapatkan bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemkab.
Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wonosari Syarifatun Kurnia Ekawati mengatakan, belum semua masyarakat di Gunungkidul tercover jaminan kesehatan. Hingga saat ini, presentase kepesertaan mencapai 79,83%.
“Dari total 756.025 warga yang wajib memiliki jaminan, baru 603.536 warga yang terdaftar dalam kepesertaan jaminan kesehatan,” katanya.
Menurut dia, masih ada sekitar 150.000 warga Gunungkidul yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk itu, BPJS akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
“Kami akan terus berusaha karena pusat sudah menargetkan pada 2019 mendatang, seluruh masyarakat di Indonesia harus memiliki jaminan kesehatan,” katanya.
Menurut dia, masih ada sekitar 150.000 warga Gunungkidul yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk itu, BPJS akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
“Kami akan terus berusaha karena pusat sudah menargetkan pada 2019 mendatang, seluruh masyarakat di Indonesia harus memiliki jaminan kesehatan,” katanya.