SOLOPOS.COM - Petugas melansir material menggunakan forklift di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Politikus Gerindra M Taufik meminta KPK memeriksa tambahan anggaran MRT Jakarta senilai Rp2,5 triliun.
Solopos.com, JAKARTA — Politikus Partai Gerindra Muhammad Taufik masih tidak terima dengan disahkannya anggaran tambahan untuk pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta.
Anggaran tambahan yang dimaksud adalah senilai Rp2,5 triliun untuk pengerjaan fase 1 dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Menurut Taufik tambahan anggaran itu tak masuk akal.
“Saya minta diperiksa itu tambahan Rp2,5 triliun karena tidak logis perubahan desain hingga sebesar itu, kalau bisa periksa oleh KPK,” ujarnya saat dihubungi Bisnis/JIBI, Kamis (7/9/2017).
Ajuan tambahan anggaran pengerjaan MRT fase 1 disetujui oleh kalangan DPRD DKI Jakarta pada Jumat (25/8/2017). Proses persetujuan tersebut cukup memakan waktu lama hingga berbulan-bulan.
Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI mengatakan saat pengesahan akhir tambahan anggaran tersebut dirinya tidak hadir. Namun, dia meminta agar rekomendasi persetujuan tambahan anggaran hasil pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) itu bisa dipertanggung jawabkan.
Selain ajuan tambahan anggaran pengerjaan MRT fase 1, disetujui juga usulan anggaran pengerjaan MRT fase 2 Bundaran HI hingga Kampung Bandan sebesar Rp22,5 triliun yang akan dibebankan 51% kepada DKIi dan 49% oleh pemerintah pusat.