SOLOPOS.COM - Ilustrasi aksi solidaritas bagi etnik Rohingya. (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Krisis kemanusiaan di Rohingya dikhawatirkan polisi bakal memicu demonstrasi besar-besaran di Candi Borobudur.
Semarangpos.com, MUNGKID — Aksi damai merespons krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar yang dikhawatirkan polisi bakal digelar di sekitar Candi Borobudur, Jumat (8/9/2017), diupayakan Polres Magelang dipindahkan ke Masjid An-Nur Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Irjen Pol. Condro Kirono mengklaim Candi Borobudur berstatus objek vital nasional sehingga sesuai UU No. 9/I998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terlarang untuk lokasi unjuk rasa atau demonstras, pawai, rapat umurn, dan atau mimbar bebas. Atas dasar klaim status itulah, jajaran Polda Jateng berencana menangkal massa aksi mendatangi Candi Borobudur, Jumat mendatang.
Sedikitnya 22 satuan setingkat kompi (SSK) polisi bakal disiagakan mencegah massa aksi mendekat ke kawasan Borobudur. Kendati telah merancang barikade untuk menghalangi kehadiran massa ke Borobudur, Jumat mendatang, Kapolda Condro Kirono di hadapan pers mengaku polisi belum sekalipun menerima pemberitahuan atau pengajuan izin berkaitan rencana aksi dengan pengerahan massa ke Candi Borobudur itu.
Pengakuan senada dikemukakan Waka Polres Magelang Kompol Heru Budiharto kepada Kantor Berita Antara di Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2017). “Hingga sekarang belum ada pengajuan izin kegiatan tersebut dan kami bersama pihak Pemkab Magelang melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah tersebut,” kata Heru Budiharto.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mapolres Magelang tersebut selain dihadiri pihak Polres dan FKPD, juga dihadiri FKUB Kabupaten Magelang dan ormas. Heru mengatakan berdasarkan rekomendasi dari satuan atas, berkaitan dengan rencana aksi pada 8 September 2017 tidak boleh dilakukan di kawasan cagar budaya, dalam hal ini Candi Borobudur.
Kendati berwujud candi Buddhis, Candi Borobudur bukan tergolong living monument sehingga tidak lagi merupakan tempat ibadah melainkan berubah fungsi sebagai objek pariwisata. Itulah pasalnya, pengelolaan Candi Borobudur bukan dilakukan oleh sangha Buddha melainkan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) dengan pengutipan uang pengganti tanda masuk bagi setiap pengunjung untuk kepentingan keuangan negara.
Sejatinya, kawasan cagar budaya maupun objek pariwisata tidak termasuk tempat terbuka untuk umum yang dikecualikan digunakan sebagai lokasi menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur Pasal 9 angka 2 huruf a UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam pasal itu, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
Nyatanya, dalam rapat koordinasi itu, menurut Waka Polres Magelang Kompol Heru Budiharto justru disepakati kegiatan pengganti unjuk rasa di Candi Borobudur akan dilakukan di Masjid Agung An-Nur, sebuah tempat ibadah umat Islam. Aksi yang akan dilaksakana bakda salat Jumat itu diupayakan berupa doa bersama dan penggalangan dana untuk warga Rohingya. “Kami tegaskan, tidak ada kegiatan di Candi Borobudur berkaitan dengan rencana aksi tersebut,” tukasnya.
Ia menuturkan untuk pengamanan aksi di Masjid Agung An-Nur tersebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 3.000 personel. “Pengamanan akan di-back up satuan polda dan polres tetangga di eks Karesidenan Kedu, [Kabupaten] Semarang, [Kabupaten] Klaten, dan [Daerah Istimewa] Yogyakarta,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya