News
Rabu, 6 September 2017 - 11:30 WIB

Buka 17.428 Formasi, Ini 61 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2017

Redaksi Solopos.com  /  Jafar Sodiq Assegaf  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengerjakan soal dengan metode computer assisted test (CAT) di Graha Soloraya, Kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10/2014). Ujian yang berlansgung hingga Senin (27/10/2014) tersebut diikuti 10.656 peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi CPNS Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Solo. (Ardiansyah Indra Kumala/JIBI/Solopos)

Pemerintah buka lowongan CPNS 2017 untuk 61 instansi dengan jumlah formasi sebanyak 17.428.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap kedua untuk 60 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta satu Pemerintah Provinsi. Jumlah formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga adalah sebanyak 17.428.

Advertisement

“Kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja pada K/L dimaksud,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, Selasa (5/9/2017).

Menpan menjelaskan formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.

Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya”.

Advertisement

Adapun rincian K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan penerimaan CPNS 2017 sebagai berikut:

  1. Kementerian Keuangan: 2.880
  2. Kementerian ESDM: 65
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 300
  4. Kementerian Ketenagakerjaan: 160
  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 329
  6. Kementerian Perindustrian: 380
  7. Kementerian PUPR: 1.000
  8. Kementerian Pariwisata: 40
  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: 1.610
  10. Kementerian LHK: 700
  11. Kementerian Perhubungan: 400
  12. Kementerian Luar Negeri: 75
  13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: 91
  14. Kementerian Kesehatan: 1.000
  15. Kementerian Pertanian: 475
  16. Kementerian Sosial: 160
  17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT: 1.500
  18. Kementerian PPN/BAPPENAS: 38
  19. Kementerian PANRB: 91
  20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 21
  21. Kementerian Sekretariat Negara: 178
  22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: 40
  23. Kementerian Agama: 1.000
  24. Kementerian Perdagangan: 65
  25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: 27
  26. Kementerian Bidang Polhukam: 25
  27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 25
  28. Kementerian BUMN: 25
  29. Kementerian KUKM: 25
  30. Kementerian Pertahanan: 50
  31. Kejaksaan Agung: 1.000
  32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): 175
  33. Badan Tenaga Nuklir Nasional: (BATAN): 98
  34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): 60
  35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): 28
  36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): 175
  37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): 10
  38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG):  90
  39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): 87
  40. Komisi Yudisial (KY): 33
  41. Badan Narkotika Nasional (BNN): 275
  42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT): 60
  43. Badan SAR Nasional: 160
  44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 300
  45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA): 225
  46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 182
  47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN): 99
  48. Badan Ekonomi Kreatif: 93
  49. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 110
  50. Badan Intelijen Negara (BIN): 199
  51. Badan Kepegawaian Negara (BKN): 212
  52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): 157
  53. Setjen DPR: 85
  54. Badan Informasi Geospasial (BIG): 67
  55. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 299
  56. Mahkamah Kontitusi (MK): 70
  57. Kepolisian Republik Indonesia: 200
  58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): 25
  59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK): 53
  60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG): 26
  61. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: 500

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif