News
Selasa, 5 September 2017 - 23:00 WIB

Serius, BPJS Ketenagakerjaan Siap Beli Saham Freeport Indonesia

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ignasius Jonan (saat masih menjabat Menteri ESDM), dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (29/8/2017). (Twitter/@KementerianESDM)

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan siap membeli saham Freeport Indonesia.

Solopos.com, DENPASAR — BPJS Ketenagakerjaan menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu pemegang saham PT Freeport Indonesia dalam bentuk penyertaan langsung. Namun, soal persentase saham yang akan dibeli, direksi masih melihat perkembangan ke depan, khususnya terkait nilai buku saham yang akan ditawarkan.

Advertisement

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution mengatakan pihaknya sudah sempat bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia juga telah mendapatkan penjelasan terkait rencana pelepasan saham Freeport Indonesia.

“Prosentasenya belum tahu, tapi sepanjang baik percayalah bahwa kami ini bekerja untuk peserta. Yakini dulu itu, kalau ini memang baik untuk peserta [program BPJS TK],” jelasnya ditemui di Kantor BPJS TK Bali Denpasar, Selasa (5/9/2017).

Amran menyatakan hingga kini manajemen belum dapat memutuskan berapa besar dana yang akan mereka investasikan membeli saham Freeport Indonesia. Hanya ditegaskan bahwa BPJS TK cukup berminat untuk menjadi salah satu pemegang saham perusahaan tambang berinduk di Amerika Serikat tersebut dalam bentuk penyertaan saham langsung.

Advertisement

Amran menegaskan meskipun belum mengetahui laporan keuangan perusahaan yang mengoperasikan tambang di Papua tersebut, tetapi sepanjang pengamatan melalui media sosial perusahaan tersebut dinilai sangat baik. Dijelaskan olehnya bentuk keikutsertaan BPJS TK adalah berupa penyertaan saham langsung dinilai yang paling memungkinkan.

Dia menceritakan bahwa dari 51% saham Freeport yang akan dilepas, sebanyak 42% akan dibagi oleh konsorsium BUMN, sisanya oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemda setempat.

“Kami belum pasti berapa berapanya masuk, ada bilang dari 40% yang dilepas, kami 20%, tetapi kan price book value belum ada jadi kalau kemahalam juga tidak bisa. Itu mencari titik temu belum tentu mudah, mudahan-mudahan baik buat semua,” jelasnya.

Advertisement

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk bisa menjadi salah satu pemegang saham Freeport, BPJS TK ?sangat dimungkinkan karena memiliki dana kelolaan besar. Hanya saja, untuk saat ini masih terganjal aturan penempatan investasi.

Dalam PP No.55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur bahwa penempatan investasi di saham di satu emiten maksimal hanya 1% dari total dana kelolaan. Artinya, apabila total dana kelolaan BPJS TK Rp300 triliun, maka investasi yang diizinkan bagi BPJS TK hanya Rp3 triliun.

Adapun keinginan pemerintah untuk masuk di Freeport tentu BPJS TK bisa menginvestasikan dananya lebih besar daripada nilai tersebut. Karena itu, lanjutnya, pihaknya sudah mengajukan usulan perubahan PP No.55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Amran meminta agar aturan itu lebih dulu diubah dan mengizinkan setidaknya menjadi 2% dari total dana kelolaan. Dengan begitu, ada ruang cukup besar bagi BPJS TK menempatkan dananya lebih besar di Freeport.? Keterlibatan BPJS TK bisa lebih signifikan dibandingkan dengan tetap berpedoman dengan beleid yang ada saat ini.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif