SOLOPOS.COM - Ratusan botol miras berbagai golongan berhasil disita oleh Satpol PP Sleman di sebuah kafe di Condongcatur, Depok, Senin (20/3/2017). (Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja)
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dinilai belum maksimal
Harianjogja.com, SLEMAN- Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dinilai belum maksimal. Kondisi tersebut dikarenakan keterbatasan personil.
Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menilai pengawasan dan penegakan Perda sepenuhnya berada di tangan Satpol PP. Pemkab sendiri memiliki banyak Perda namun tidak semua pengawasan dan penegakannya berjalan maksimal. Misalnya penegakan aturan menara seluler, toko modern dan lain-lain. “Kalau kami nilai, kinerja Satpol PP ini kurang maksimal untuk mengawal penegakan Perda,” tegas Haris, Minggu (3/8/2017).
Menurut Haris, kurang maksimalnya penegakan Perda dikarenakan belum idealnya jumlah petugas Satpol PP. Kondisi tersebut terjadi karena sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melakukan moratorium penerimaan CPNS. “Ini perlu dicarikan solusi agar penegakan perda tidak berjalan di tempat dan berjalan maksimal,” katanya.
Mengatasi masalah tersebut, Haris mengusulkan agar Dinas tersebut melakukan upaya untuk menambah jumlah petugas Satpol PP tahun depan. Caranya, dengan merekrut karyawan lepas atau sistem kontrak agar jumlah petugas Satpol PP yang ada saat ini imbang dengan kewajibannya. “Makanya kami berharap ada penambahan jumlah petugas. Kalau Dinas mengusulkan, kami siap menganggarkan,” usulnya.
Terkait hal itu, Kepala Satpol PP Sleman Herry Sutopo mengatakan, saat ini jumlah personil Satpol PP memang masih jauh dari ideal. Saat ini, lanjutnya, jumlah petugas hanya 104 orang untuk satu sekretariat dan empat bidang. Mulai Linmas, Damkar, Trantib dan penegakan Perda.
“Jumlah idealnya sebanyak 250 orang Satpol PP,” katanya.