Jateng
Minggu, 3 September 2017 - 02:50 WIB

Gubernur Jateng Dorong Kabupaten dan Kota Percepat Bangun Infrastruktur

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (jatengprov.go.id)

Gubernur Ganjar Pranowo mendorong kabupaten dan kota di Jateng mempercepat pembangunan infrastruktur.

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah kabupaten dan kota di provinsinya melakukan percepatan pembangunan berbagai infrastruktur, khususnya jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Langkah itu, menurutnya, bisa memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Advertisement

“Percepatan pembangunan infrastruktur dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, bupati/wali kota pun dituntut bisa melakukan inovasi anggaran yang tidak bergantung pada APBD,” kata Ganjar Pranowo saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Pemprov Jateng di Kota Semarang, Selasa (22/8/2017).

Ganjar menjelaskan pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang cukup besar dan dana APBD kabupaten/kota juga hampir pasti tidak akan cukup meski mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Jateng. Menurut dia, dengan kondisi tersebut maka perlu sumber anggaran dari luar APBD yang bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah masing-masing.

“Saat ini sudah ada tiga kabupaten yang melakukan inovasi anggaran, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Sragen,” paparnya. Ketiga kabupaten tersebut, kata Ganjar, meminjam uang melalui Bank Jateng maupun PT SMI Kementerian Keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

Advertisement

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota bersama-sama mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jateng yang persentasenya masih di atas angka kemiskinan secara nasional. “Upaya penurunan kemiskinan di Jateng kurang optimal mengingat selama ini tidak adanya data yang up to date sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat data kemiskinan yang valid by name, by address,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif