SOLOPOS.COM - Sampah menumpuk di bawah jembatan Sungai Kanal Banjir Timur Semarang, Jateng, Selasa (14/2/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R Rekotomo)
Penataan PKL Banjir Kanal Timur Kota Semarang ditentang 500 pedagang.
Semarangpos.com, SEMARANG — Sekitar 500 pedagang yang menempati bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) menolak penataan pedagang kaki lima (PKL) yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Rencananya, mereka dalam waktu dekat akan direlokasi seiring dengan pelaksanaan proyek normalisasi sungai tersebut.
“Secara prinsip, kami mendukung 100% normalisasi Sungai BKT. Akan tetapi, kami menolak direlokasi,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Karya Mandiri Barito Blok A-H, Rahmat Yulianto, di Kota Semarang, Sabtu (2/9/2017). Menurut dia, para pedagang Barito—demikian kawasan perdagangan itu biasa disebut—meminta solusi kepada pemerintah mengenai banyaknya persoalan apabila mereka direlokasi ke Pasar Klithikan Penggaron, Kota Semarang.
[Baca juga Penataan PKL Titik Masuk Banjir Kanal Timur Sasaran Pertama]
Ia menyebutkan setidaknya ada 500 pedagang yang menempati Blok A-H di sepanjang Jl. Barito, mulai Jembatan Kartini hingga Jl. Majapahit dengan berbagai jenis usaha, mulai onderdil mobil, ban, hingga besi. Jumlah itu belum termasuk pedagang yang ada, mulai Jembatan Kartini hingga kawasan Kaligawe yang selama ini banyak ditempati pedagang, mulai aksesori dan onderdil sepeda motor, hingga perkalengan.
“Kami sudah berkomitmen. Pertama, kami tidak akan menghalangi proyek normalisasi Sungai BKT. Kedua, dari awal kami mengharapkan Blok A-H tidak direlokasi karena tidak terdampak secara langsung,” katanya. Dia berkilah, selama ini, Barito sudah menjadi ikon perdagangan Kota Semarang yang dikenal luas sampai luar daerah sehingga sebaiknya tidak direlokasi, melainkan ditata menjadi pasar modern yang menarik sebagai destinasi.
Mengenai proyek normalisasi Sungai BKT, kata dia, hingga sekarang ini pihaknya siap membantu pemerintah, termasuk mengorbankan enam kios pedagang yang dibongkar untuk akses keluar masuk alat-alat berat. “Sudah kami siapkan [akses masuk alat berat]. Jadi, kami tidak akan menghambat ataupun menghalangi normalisasi. Normalisasi dan relokasi harus dibedakan, kecuali tempat kami terkena langsung,” katanya.
Ia mencontohkan pedagang di Pasar Kembang Kalisari yang juga berada di bantaran sungai yang tetap bisa ditata seiring program normalisasi sehingga pedagang Barito pun bisa dibenahi seperti di kawasan tersebut. “Meski Pasar Klithikan Penggaron sudah disiapkan, masih ada banyak permasalahan, antara lain ukuran lapak yang hanya 2 m x 3 m persegi dan 3 m x 3 m persegi. Kebutuhan kami kira-kira 3 m x 9 m persegi,” katanya.
Apalagi, kata dia, sampai saat ini Dinas Perdagangan tidak pernah membahas soal relokasi, melainkan membicarakan soal normalisasi Sungai BKT. Ia mengaku sudah diundang hingga empat kali untuk sosialisasi. “Saya sudah diundang sampai empat kali. Yang disampaikan, ya, hanya masalah normalisasi, terakhir juga sama. Sosialisasi tidak pernah menyangkut pembicaraan soal relokasi, bagaimana solusi terbaiknya,” katanya.
Rahmat mengaku mengkhawatirkan perekonomian yang selama ini sudah dirintis dan sudah berjalan dengan pesat di kawasan Barito akan mati karena ketidaksiapan konsep dan tempat relokasi yang disediakan pemerintah.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya