SOLOPOS.COM - Massa Komite Penyelamatan Kota Tegal (KPKT) mempertontonkan spanduk tuntutan perubahan birokrasi Kota Tegal saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tiba di Kantor Pemkot Tegal, Kamis (31/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
OTT KPK berlanjut tuntutan perubahan birokrasi.
Massa membentangkan spanduk tuntutan perubahan birokrasi Kota Tegal saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (dalam mobil) tiba di Kantor Pemkot Tegal, Kamis (31/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dan sejumlah kroninya terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017 memicu munculnya tuntutan perubahan birokrasi Kota Tegal. Massa yang tergabung dalam Komite Penyelamatan Kota Tegal (KPKT) mengemukakan tuntutan itu saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Kantor Pemerintahan Kota Tegal, Jateng, Kamis (31/8/2017).
Melalui orasi, poster, dan spanduk Komite Penyelamatan Kota Tegal (KPKT) menuntut perubahan birokrasi Kota Tegal kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai penguasa Jateng. Perubahan birokrasi itu mereka anggap perlu karena selama ini kepemimpinan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, banyak hal dilakukan tidak sesuai aturan. Bongkar copot jabatan kepala dinas dan pe-nonjob-an aparatur sipil negara alias pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan berdasarkan like and dislike.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
